SuaraJatim.id - Ribuan massa pengemudi ojek online (ojol) dan sopir taksi online, yang tergabung Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur, menyerbu Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya.
Sebelumnya mereka melakukan orasi dan aksi dibeberapa tempat. Seperti Polda Jatim, Dinas Kominfo Jatim, Dinas Perhubungan Jatim, dan sejumlah kantor aplikator yang ada di Kota Surabaya.
Saat mendatangi kantor salah satu aplikator di Jalan Ngagel Surabaya, terlihat ribuan massa ojol memadati jalanan. Hingga kepolisian mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera, Jalan Bawean hingga Jalan Dinoyo.
Sama halnya saat berada di area Gedung World Trade Center (WTC) Surabaya, membuat Jalan Plaza Boulevard Surabaya macet total.
Ketua Frontal Jatim, Tito Ahmad mengatakan, pihaknya menolak program 'Hemat' dari aplikator.
"Bagi manajemen Grab, Gojek harus menghapus program Hemat Berbayar, Hemat, Goceng, Slot, atau program apapun yang merugikan mitra," ujar Tito.
Tak lama, salah satu perwakilan aplikator menemui ribuan pengendara ojol yang sudah memenuhi depan kantornya.
"Kami menerima segala perjuangan rekan - rekan hingga saat ini. Jadi kemarin sudah kita ketahui bersama ada audiensi di kantor DPRD Jawa Timur," kata Koordinator Regional Gojek Jatim, Sarwo Adi.
Merespon ucapan tersebut, ribuan ojol pun langsung meninggalkan kantor aplikator itu. Selanjutnya, mereka mendatangi salah satu kantor aplikator lain sebelum akhirnya menuju Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya.
Baca Juga: Apes! Niat Open BO, Wanita Asal Surabaya Malah Dianiaya dan Dirampok di Hutan Mojokerto
Humas Frontal Jatim Daniel Walalangi mengatakan pihaknya menuntut agar seluruh aplikator ojek dan taksi online di Jatim untuk mematuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/512/KPTS/013/2023 Tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur.
Dalam keputusan itu, diatur tarif batas bawah taksi online sebesar Rp 3.800 per kilometer dan batas atasnya Rp 6.500. Lalu, minimal harga Rp 15.200 per kilometer untuk jarak tempuh empat kilometer pertama.
Sedangkan, untuk ojol roda dua, biaya batas bawah sebesar Rp 2.000 per kilometer, dan batas atasnya Rp 2.500. Selanjutnya, tarif jasa minimal dengan rentang Rp 8.000 sampai Rp 10.000. "Tegakkan SK Gubernur Jatim yang mengatur transportasi online, karena SK Gubernur ini diterbitkan 2023 sampai sekarang belum ditegakkan," terang Daniel di lokasi.
Daniel mengatakan, saat ini ada sekitar 3 ribu massa aksi yang memadati depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan. Mereka datang dari Probolinggo, Kediri, Jombang dan daerah lain.
Pantauan Suara.com di lokasi, kerumunan massa aksi membuat Jalan Pahlawan di tutup. Sementara di dalam Kantor Gubernur, perwakilan frontal ditemui Dinas Perhubungan dan beberapa pihak aplikator.
Pihaknya berharap hasil audiensi ini membuahkan hasil dan aplikator mau menaati Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang tarif ojol dan taksi online tersebut. Sebab selama ini, mereka mengaku sangat dirugikan dengan tarif rendah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Klub Miliano Jonathans Selangkah Lagi Cetak Sejarah di Liga Eropa
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
Terkini
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025
-
DPRD Jatim Soroti Defisit dan Ketergantungan SiLPA di P-APBD 2025 yang Membengkak