Revitalisasi Tambak Bisa Sejahterakan Petambak, DPRD Jatim: Asal Tak Salah Langkah

SuaraJatim.id - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan revialisasi tambak di sejumlah wilayah Indonesia .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jatim angkat bicara mengenai rencana pemerintah tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian, Erma Susanti mendukung rencana pemerintah untuk revitalisasi yang dilakukan KKP.

"Revitalisasi tambak bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif," ujar Erma, Jumat, 25 Juli 2025.

Namun demikian, Erma mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan revitalisasi tambak.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu menekankan, revitalisasi tambak harus menyentuh sejumlah aspek teknis.

Beberapa hal yang wajib diperhatikan, di antaranya perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, hingga pelatihan budi daya modern.

Pemerintah wajib memerhatikan sejumlah aspek tersebut untuk menjaga kualitas produksi perikanan. Jangan sampai program ini justru menjadi celah bagi masuknya investor besar yang menggeser petambak kecil.

"Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar," tegasnya.

Baca Juga: Jawa Timur Terancam Kehilangan Triliunan, DPRD Usulkan Solusi Maksimalkan PAD

Selain itu, penting juga diperhatikan mengenai akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta jaminan pasar bagi hasil budi daya tambak lokal. "Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera," katanya.

Erma menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur harus ikut andil dalam rencana revitalisasi tersebut.

Pihaknya mendorong agar pemprov berkoordinasi dengan KKP agar daerah - daerah di Jatim juga masuk dalam prioritas revitalisasi. Dia yakin, program tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

Jika program revitalisasi dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat. "Kalau produktivitas naik, otomatis penghasilan petambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka," katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana melakukan revitalisasi lahan tambak mangkrak sekitar 78.000 hektare di wilayah Pantura, dengan target awal 13.000 hektare dimulai pada 2025. Salah satunya yang diperbaiki berada di daerah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. 

Sebaran lahan tambak tersebut berada di 28 kabupaten/kota di 4 provinsi. KKP menargetkan perbaikan ini selesai pada 2029.

Sementara itu, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terungkap bahwa terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu, lebih dari 60 persen merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, yakni rata - rata 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk udang vaname dan bandeng.

Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Mulai dari tumpukan sampah di wilayah pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih di tambak-tambak rakyat.

Erma menyampaikan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar - benar memberi manfaat kepada para petambak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan  program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dipastikan perbaikan ini tidak akan merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar. 

Kementerian telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.