Anggota DPR RI Minta Semua Bangunan Pesantren Diaudit

SuaraJatim.id - Anggota DPR RI Andi Muawiyah Ramly meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan audit secara menyeluruh.

Kelayakan bangunan pesantren, khususnya pesantren yang telah berusia tua dan digunakan secara intensif untuk aktivitas massal.

“Kita tidak bisa terus membiarkan lembaga pendidikan yang mendidik jutaan santri berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” ujar pria yang akrab disapa Amure itu di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.

Muawiyah merespons musibah robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Amure menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.

“Peristiwa ini bukan hanya menyayat hati kita semua, tetapi menjadi alarm keras tentang pentingnya keselamatan dan kelayakan sarana-prasarana lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” kata dia.

Berikutnya Amure mengingatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai kebangsaan.

Masih menghadapi kenyataan miris seperti banyak bangunannya tidak layak, rawan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan anggaran.

Amure menilai perhatian Kementerian Agama terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal.

Baca Juga: Update Mushalla Ponpes Al Khoziny Ambruk: Basarnas Evakuasi 18 Korban, 5 Meninggal Dunia

Selama ini dia menilai bantuan yang diberikan cenderung bersifat administratif dan seremonial.

Belum menyentuh isu mendasar yaitu keamanan dan kelayakan fisik bangunan.

“Robohnya musala di Al Khoziny adalah refleksi dari kelalaian sistemik. Pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diwujudkan,” kata dia.

Amure juga mendorong Kemenag merevitalisasi Program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) agar tidak hanya fokus pada operasional.

Tetapi juga mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung secara periodik.

Lalu diharapkan pula ada penguatan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pesantren secara adil dan berkelanjutan.