DPRD Jatim Usulkan Digitalisasi Pengawasan dan Pelaporan Pajak

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk lebih mengoptimalkan pajak, dengan memperbaiki sistem yang sudah ada saat ini. 

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Budiono dalam sidang paripurna menyoroti proteksi pendapatan asli daerah (PAD) yang turun pada tahun anggaran 2026. 

Pihaknya memberikan catatan kritis dan analisis terhadap proyeksi pendapatan maupun belanja daerah. 

Seperti diketahui, proyeksi PAD Jatim pada APBD 2026 turun cukup drastis sebesar Rp1,96 triliun daripada usulan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya. Jika dibandingkan realisasi 2024 merosot Rp9,17 triliun. 

Penurunan tersebut sebagai dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Totalnya sebesar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibandingkan alokasi 2025.

Budiono menyarankan pemerintah provinsi agar terus melakukan optimalisasi pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang masih menjadi penopang utama PAD.

"Fraksi Gerindra mendorong adanya penguatan digitalisasi pengawasan dan pelaporan pajak, serta pemutakhiran basis data wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan," ujarnya dalam laporan Fraksi Gerindra pada Sabtu (15/11/2025). 

Pajak dari PKB dan MBLB masih menjadi penopang utama PAD Jatim. Sedangkan PAD masih menyumbang 66 persen dari total pendapatan. 

Selain mendorong melakukan penguatan sektor PAD, Fraksi Gerindra juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lebih agresif memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. 

Baca Juga: Bisa Tambah PAD, DPRD Jatim Minta Pemprov Serius Garap Potensi Pajak Tidur

Dia optimistis pemanfaatan aset tersebut dapat menopang PAD. "Aset yang idle disarankan untuk segera didorong pemanfaatannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Digitalisasi database aset juga dinilai penting untuk memperkuat akurasi pengelolaan," ungkapnya. 

Pihaknya juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi Gerindra perusahaan milik pemerintah provinsi tersebut harus beroperasi lebih efisien dan mampu meningkatkan kontribusi dividen. "Upaya seperti renegosiasi kontrak kerja sama, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi aset BUMD diminta segera dilakukan," katanya. 

Meski APBD Jatim 2026 menurun, Fraksi Gerindra berpesan agar sektor infrastruktur diminta tetap menjadi prioritas. Perbaikan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus tetap dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya reformasi fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) harus dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan fiskal, terutama melalui percepatan pelaksanaan program agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," tegasnya.