- Pemkab Banyuwangi resmi membatasi jam operasional ritel modern berjejaring hingga pukul 21.00 WIB mulai 1 April 2026.
- Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dengan memberikan peluang pasar lebih luas bagi para pedagang kecil lokal.
- Satpol PP Banyuwangi memastikan seluruh pengelola ritel modern telah patuh mengikuti aturan jam operasional yang baru ditetapkan.
SuaraJatim.id - Pukul 21.00 WIB biasanya menjadi waktu puncak bagi lampu-lampu neon swalayan modern untuk berpijar terang, mengundang pelanggan masuk.
Namun, mulai 1 April 2026, pemandangan di sudut-sudut jalan Banyuwangi akan berubah. Saat jarum jam menunjuk angka sembilan malam, pintu kaca ritel berjejaring harus tertutup rapat.
Kebijakan berani ini lahir bukan tanpa alasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi secara resmi mulai memberlakukan pembatasan jam operasional bagi toko swalayan dan ritel modern melalui Surat Edaran (SE) Nomor 000.8.3/442/429.107/2026.
Langkah ini adalah sebuah intervensi dari pemerintah untuk memastikan kue ekonomi tidak hanya dinikmati oleh raksasa ritel, tapi juga meluber hingga ke meja para pedagang kecil di gang-gang sempit.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Banyuwangi, MY Bramuda, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah upaya menciptakan keadilan ekonomi di lapangan.
Dengan memangkas jam operasional ritel modern, pemerintah memberikan "panggung utama" bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menarik napas lebih lega.
"Agar pergerakan ekonomi lebih merata. Contohnya di Jalan Brawijaya, ada warung kopi atau toko kelontong kecil yang buka sampai malam. Nah, kita arahkan agar warga bisa membeli ke mereka, ke pedagang kecil," ujar Bramuda dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Dalam aturan baru ini, perbedaan perlakuan pun terlihat jelas. Toko swalayan non-berjejaring diberikan ruang sedikit lebih longgar dengan jam operasional pukul 08.00 hingga 21.00 WIB.
Sementara itu, minimarket atau supermarket berjejaring (franchise) harus rela mulai lebih siang, yakni pukul 10.00 hingga 21.00 WIB.
Baca Juga: Tragis! Bocah 8 Tahun Tewas Terseret Arus Sungai Kalibaru Banyuwangi
Sejak Rabu malam (1/4/2026), geliat sosialisasi sudah terasa di penjuru kota. Sejumlah petugas mulai mendatangi gerai-gerai ritel untuk memastikan mereka memahami aturan baru ini.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, menyebutkan bahwa respons para pelaku usaha sejauh ini cukup kooperatif.
"Sebagian besar yang sudah tahu telah mematuhi aturan yang ada," ungkapnya singkat saat memantau kepatuhan di lapangan.
Berita Terkait
-
Tragis! Bocah 8 Tahun Tewas Terseret Arus Sungai Kalibaru Banyuwangi
-
Antisipasi Gas Beracun hingga Longsor, Wisata Kawah Ijen Ditutup Sementara
-
Geger Potongan Tubuh Manusia di Pantai Kampung Lobster Banyuwangi, Polisi Turun Tangan
-
3 Fakta Kecelakaan Maut Bus vs Truk Fuso di Banyuwangi, Sopir Tewas di Tempat!
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Merica Ladaku Disita Taiwan karena Pestisida, Ini Pembelaan Produsen hingga Temuan TFDA
-
Zulhas Heran Petani Indonesia Disusahkan Selama 30 Tahun, Sindir Siapa?
-
Heboh Ikan Mabuk Muncul di Bengawan Solo, Warga Bojonegoro Berburu hingga Malam
-
Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto
-
Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya