- Badan Gizi Nasional membekukan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tulungagung akibat buruknya sarana prasarana serta kasus keracunan.
- Evaluasi menemukan adanya praktik monopoli oleh oknum penyalur bahan pangan yang membatasi jumlah suplier di bawah ketentuan resmi.
- BGN mengalihkan layanan pemenuhan gizi ke dapur lain untuk memastikan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga selama masa penutupan.
SuaraJatim.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah membekukan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tulungagung.
Penghentian mendadak ini bukan tanpa alasan. Aroma tidak sedap tercium mulai dari sarana prasarana yang jauh dari kata layak, munculnya kasus keracunan makanan, hingga dugaan praktik monopoli yang dilakukan oknum penyalur bahan pangan.
Salah satu temuan paling mengejutkan dalam evaluasi ini adalah adanya indikasi main mata dalam rantai pasok. Sesuai aturan BGN, setiap dapur SPPG wajib menggandeng minimal 15 suplier demi menjamin transparansi dan kualitas bahan. Namun, di lapangan, kenyataannya berbanding terbalik.
"Hasil evaluasi menunjukkan ada beberapa SPPG yang hanya memiliki tiga sampai lima suplier. Ini jelas di bawah ketentuan," ungkap Koordinator Wilayah BGN Tulungagung, Sabrina Mahardika, Minggu (15/6/2026).
Kecurigaan adanya upaya menguntungkan pihak tertentu lewat pembatasan suplier ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa belasan dapur tersebut dipaksa berhenti mengepul.
Selain urusan dapur yang dimonopoli, BGN juga menyoroti fasilitas memasak yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Puncaknya, muncul laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa dugaan keracunan makanan yang dialami penerima manfaat. Bagi BGN, kesehatan anak-anak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan teknis apa pun.
"Dapur yang terkena suspend dipicu beberapa faktor krusial, mulai dari sarpras yang buruk hingga munculnya kasus keracunan. Kami harus memastikan setiap menu yang disajikan benar-benar aman dan berkualitas tinggi," tegas Sabrina.
Meski 18 SPPG dibekukan, Sabrina menjamin bahwa para penerima manfaat tidak akan telantar. BGN telah menyiapkan skema darurat dengan mengalihkan proses produksi ke dapur-dapur lain yang masih memenuhi standar.
Baca Juga: Puluhan Pengendara di Tulungagung Terjaring Razia Pajak, Ada yang Langsung Bayar di Tempat
"Penerima manfaat tidak perlu khawatir karena pelayanan MBG tetap berjalan, hanya dialihkan ke SPPG lain," tambahnya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Puluhan Pengendara di Tulungagung Terjaring Razia Pajak, Ada yang Langsung Bayar di Tempat
-
SPPG Lamongan Dilego Rp1,5 Miliar, Konflik Internal Jadi Penyebab
-
84 Siswa Bangkalan Tumbang Usai Santap Makan Bergizi Gratis
-
Dapur MBG Situbondo Terhenti: 19 Unit SPPG Mogok Akibat Masalah Limbah dan Dana Mandek
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Shin Tae-yong Kasih Kode Rotasi Skuad Persija, Shayne Pattynama Bisa Unjuk Gigi di League Cup
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Dwi Bagus Jagal Sadis Madiun: Si Pintar Lulusan ITB Diburu Korporasi Asing dengan Gaji 9 Juta/Hari
-
Detik-detik Honda CR-V Membara di Tol Jomo: Pengemudi 61 Tahun Lolos dari Kepungan Api
-
PG Jatiroto Buka Suara soal Dugaan Penggelapan 75 Ton Gula, Kerugian Pembeli Capai Rp1,2 Miliar
-
Ada 102 Perusahaan: Simak Jadwal, Syarat, dan Link Daftar Job Fair Jatim 2026
-
Overstay Setahun, Dua WNA Thailand Dideportasi dari Indonesia