Dapur MBG Situbondo Terhenti: 19 Unit SPPG Mogok Akibat Masalah Limbah dan Dana Mandek

SuaraJatim.id - Sebanyak 19 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Situbondo dilaporkan berhenti mengepul. Masalahnya pelik. Mulai dari infrastruktur yang tak layak hingga persoalan klasik, yakni dana yang tak kunjung cair.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, mengungkapkan bahwa penghentian ini merupakan hasil evaluasi ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN). Keselamatan dan higienitas menjadi poin yang tidak bisa ditawar.

Tercatat ada lima unit SPPG, termasuk di Desa Sumberkolak dan Kelurahan Mimbaan 03, yang terpaksa dikunci rapat karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) tidak memenuhi standar.

"Ipal sangat krusial agar operasional dapur tidak mencemari lingkungan sekitar," ujar Yulianto, Jumat (5/6/2026).

Tak hanya limbah, dua unit dapur di Kelurahan Mimbaan 02 dan Desa Talkandang 02 juga dijatuhi sanksi serupa karena tata kelola dan fasilitas infrastruktur yang dinilai amburadul dan jauh dari standar kelayakan dapur umum skala besar.

Masalah paling dominan yang melumpuhkan dapur-dapur ini justru datang dari aspek finansial. Sebanyak 12 unit SPPG lainnya terpaksa mati suri hanya karena kendala teknis pencairan dana melalui virtual account (VA).

Nama-nama besar desa seperti Jatibanteng, Kertosari, hingga Besuki masuk dalam daftar dapur gizi yang berhenti beroperasi karena saldo yang tak kunjung bisa diakses. Tanpa dana yang cair, operasional harian untuk membeli bahan baku bergizi praktis lumpuh total.

"Sebagian besar berhenti karena kendala pencairan dana. Ini menjadi perhatian serius tim koordinasi di lapangan," tambah Yulianto.

Hingga saat ini, dari total 45 unit SPPG yang ada di Situbondo, hanya 26 unit yang masih bertahan melayani penerima manfaat.

Baca Juga: Masalah IPAL, Operasional 11 SPPG di Ponorogo Dihentikan

Satgas kini tengah mendorong pengelola dapur yang tersangkut masalah Ipal dan tata kelola untuk segera melakukan perbaikan total sesuai rekomendasi BGN.

Sementara itu, untuk urusan dana yang mandek, tim di tingkat wilayah diklaim tengah berupaya melakukan percepatan administrasi agar api di dapur umum bisa kembali menyala.

"Kami ingin program ini berjalan sempurna. Perbaikan harus segera dilakukan agar layanan kepada penerima manfaat tidak terhenti terlalu lama," pungkas Yulianto. (ANTARA)