- Proyek TPA Mrican Baru senilai Rp7,3 miliar di Ponorogo terancam batal karena SK kawasan hutan belum diterbitkan Kementerian Kehutanan pada September 2026.
- Pemkab Ponorogo menunda penandatanganan kontrak dan pekerjaan fisik untuk menghindari risiko hukum serta administrasi di masa depan.
- Pembangunan fasilitas di lahan seluas 9,3 hektare tersebut sangat mendesak karena TPA lama telah mengalami kelebihan kapasitas sampah.
SuaraJatim.id - Harapan Kabupaten Ponorogo memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) baru kembali menghadapi ketidakpastian.
Proyek pembangunan TPA Mrican Baru senilai Rp7,3 miliar terancam batal dilaksanakan tahun ini meski proses tender telah rampung sejak awal Agustus 2026.
Persoalannya bukan lagi pada proses lelang, melainkan izin penggunaan kawasan hutan yang menjadi lokasi pembangunan. Surat keputusan (SK) penetapan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum diterbitkan.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo Dwi Puspitorini mengatakan seluruh dokumen pengajuan telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, SK tersebut masih menunggu tanda tangan pihak kementerian.
“Belum ditandatangani,” kata Dwi melansir Beritajatim.com--jaringan Suara.com, Selasa (1/9/2026).
Kondisi tersebut membuat Pemkab Ponorogo belum dapat melanjutkan proyek ke tahap penandatanganan kontrak dengan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender.
Padahal, waktu pengerjaan proyek semakin terbatas. Dalam perencanaan awal, pembangunan TPA Mrican Baru ditargetkan berlangsung selama 150 hari. Namun, waktu efektif yang tersedia kini telah terpangkas lebih dari satu bulan.
Selain itu, Kementerian Kehutanan mengarahkan agar pekerjaan fisik baru dimulai setelah SK penggunaan kawasan hutan resmi diterbitkan.
Situasi tersebut membuat Pemkab Ponorogo menghadapi kemungkinan pembatalan proyek.
Baca Juga: Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo Berlanjut, Kejari Isyaratkan Ada Tersangka Baru
“Kemungkinan besar batal, tidak jadi tanda tangan kontrak,” ujar Dwi.
Tak Berani Ambil Risiko
Dwi menegaskan Pemkab Ponorogo tidak ingin memaksakan pembangunan sebelum dasar hukum penggunaan kawasan hutan diterbitkan. Meskipun penyedia pekerjaan telah ditetapkan melalui proses tender, kontrak belum dapat dilakukan tanpa adanya kepastian izin.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
“Kami juga tidak berani melaksanakan pekerjaan itu, ya karena risikonya itu,” tegasnya.
TPA Mrican Baru direncanakan berdiri di kawasan hutan seluas sekitar 9,3 hektare di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas TPA lama yang kini sudah mengalami overload.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
PG Jatiroto Buka Suara soal Dugaan Penggelapan 75 Ton Gula, Kerugian Pembeli Capai Rp1,2 Miliar
-
Ada 102 Perusahaan: Simak Jadwal, Syarat, dan Link Daftar Job Fair Jatim 2026
-
Overstay Setahun, Dua WNA Thailand Dideportasi dari Indonesia
-
Siasat Licik Istri Napi di Tulungagung: Selundupkan 54 Pil Penenang di Balik Botol Kopi
-
Topeng Alim Pembunuh Ibu-Anak Asal Madiun: Ikut Yasinan Warga Sebelum Diciduk di Jombang