8 Tahun Dibui, Eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Bebas Bersyarat Hari Ini

SuaraJatim.id - Terpidana perkara korupsi sekaligus mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, dijadwalkan menghirup udara bebas pada Selasa (27/10/2026) hari ini.

Syahri resmi mengantongi status Bebas Bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung usai menjalani hukuman kurungan selama 8 tahun 4 bulan.

Kasi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Tulungagung, Rizzal Arbi Fanani, mengonfirmasi proses pembebasan tersebut dijadwalkan berlangsung pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB.

"Mulai besok (hari ini) yang bersangkutan sudah mulai menjalani masa bebas bersyarat setelah menghabiskan pidana 8 tahun 4 bulan di balik jeruji," terang Rizzal, Senin (26/10/2026).

Rizzal menegaskan, status yang disandang mantan orang nomor satu di Tulungagung itu bukanlah pembebasan murni. Syahri masih terikat status sebagai klien pemasyarakatan dan wajib tunduk pada pengawasan ketat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kediri.

"Pembebasan bersyarat memiliki konsekuensi hukum. Selama masa bimbingan, Syahri diwajibkan melapor secara berkala dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum apapun hingga masa pidana aslinya tuntas," tegasnya.

Sebelumnya, Syahri divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akibat kasus suap proyek infrastruktur yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim saat itu juga membebaninya kewajiban membayar uang pengganti fantastis sebesar Rp26 miliar serta denda Rp700 juta.

Perjalanan pidananya bermula di Lapas Sidoarjo, sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada akhir 2020. Selama mendekam di penjara, ia tercatat menerima remisi total 8 bulan.

Baca Juga: Babak Baru Skandal Makan Minum DPRD Jember: Giliran Eks Sekwan Dijebloskan ke Penjara

Meski selangkah lagi melenggang keluar dari gerbang lapas, panggung politik praktis masih tertutup rapat bagi politisi kawakan ini.

Pasalnya, vonis hakim turut menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik.

Pihak Lapas menegaskan, pembebasan bersyarat ini sama sekali tidak menggugurkan putusan pencabutan hak politik tersebut.

Selama periode sanksi masih berjalan, Syahri dipastikan dilarang berkompetisi maupun menduduki posisi strategis di instansi pemerintahan melalui mekanisme politik. (ANTARA)