Kemenkopolhukam Dorong Kemendagri untuk Mengkaji Persyaratan SKT FPI

Chandra Iswinarno
Kemenkopolhukam Dorong Kemendagri untuk Mengkaji Persyaratan SKT FPI
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Mayjen TNI Wawan Kustiawan. [Suara.com/Achmad Ali]

Setelah adanya rekomendasi dari kemenag, kemendagri tidak serta-merta langsung mengeluarkan SKT untuk FPI.

Suara.com - Kemenkopolhukam mendorong kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengkaji persyaratan-persyaratan yang harus dilewati Ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengemukakan saat ini kemendagri telah bekerja sama dengan kementerian agama (Kemenag) dalam mengeluarkan rekomendasi SKT tersebut.

"Kami mendorong agar Kemendagri mengkaji persyaratan untuk mengeluarkan SKT FPI. Saat ini, Kemendagri tengah bekerjasama dengan Kemenag. Karena untuk mengeluarkan SKT harus ada rekomendasi dari Kemenag," ujar Wawan Kustiawan usai acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam di Hotel Tunjungan Surabaya, Kamis (8/8/2019).

Setelah adanya rekomendasi dari kemenag, tambah Wawan, kemendagri tidak serta-merta langsung mengeluarkan SKT untuk FPI.

"Nantinya kemendagri akan mengkaji lagi rekom kemenang. Apakah layak atau tidak untuk dikeluarkannya SKT," terangnya.

Ditanya apa saja yang menjadi syarat pengkajian Kemendagri untuk mengeluarkan SKT, Wawan tidak bisa memberi jawaban pasti.

"Kalau untuk itu, bisa ditanyakan langsung ke kemendagri apa saja yang menjadi syarat," pungkasnya.

Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.

Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.

Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.

Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.

Kontributor : Achmad Ali

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS