SuaraJatim.id - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan banyak tokoh aktivis yang mendapat kriminalisasi, seperti aktivis yang dikriminalisasi dalam kerusuhan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Ia pun akan mengumpulkan data-data aktivis yang menjadi korban kriminalisasi pascapenyerangan asrama papua di Jalan Kalasan, Surabaya.
"Iya kantor saya lagi ngumpulin sejumlah kasus kriminalisasi intimidasi represi ke orang orang yang kerja pascapenyerangan asrama Jalan Kalasan," kata Haris saat ditemui di kantor DPW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (14/9/2019).
Menurut Haris ada berbagai rangkaian intimidasi dan beberapa peristiwa mencurigakan yang berkaitan dengan kerusuhan Papua. Dia juga menganggap penyelesaian kasus Papua selalu dengan cara yang diskriminatif dan bernuansa kekerasan.
Baca Juga:Polda Jatim Sebut Temukan Aliran Dana Besar Milik Veronica Koman
Unsur diskriminatif dan kekerasan itu, kata Haris, seperti menuduh hoaks, menangkap masyarakat di Papua, bukan pelaku yang rasisme. Selain itu, ia menuding hal yang mencurigakan terjadi pada dua orang tim kuasa hukum aktivis Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora.
"Peristiwa mencurigakan ada tim lawyer beberapa di Jakarta yang mengibarkan bendera bintang kejora itu ditangkap, tim lawyer-nya itu ada yang ditabrak di tempat yang berbeda dan hari yang berbeda," ungkapnya.
Intimidasi lainnya yakni kantor KontraS dan LBH yang didemo. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada pelaku advokasi.
"Kita enggak tahu itu apa tapi mencurigakan. Itu kantornya KontraS dan LBH didemo bukan mencurigakan kalau itu sih. Polanya kan kalau isu Papua gitu, selalu muncul gaya-gaya nasionalisme. Tempat munculnya aktor- aktor mainstream," lanjutnya.
Haris mengemukakan yang dilakukan, baik masyarakat maupun Pemerintah Indonesia, dalam menyikapi permasalahan Papua selama ini masih salah kaprah.
Baca Juga:KontraS: Pertemuan Jokowi dengan 61 Tokoh Papua di Istana Hanya Pencitraan
Seharusnya, momentum kerusuhan Papua kemarin bisa ditangani lebih baik dengan berdialog antara pemerintah dan Masyarakat Papua tanpa adanya tuduhan ataupun bentuk kriminalisasi.
- 1
- 2
