NU Jember Berkirim Surat ke PKB, Berharap Interpelasi Pemkab

Chandra Iswinarno
NU Jember Berkirim Surat ke PKB, Berharap Interpelasi Pemkab
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember Abdullah Syamsul Arifin. [Beritajatim.com]

Abdullah berharap, DPRD Jember yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan bisa menggunakan hak konstitusinya untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan.

Suara.com - Tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Jember membuat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) wilayah tersebut menyurati Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setempat.

Dalam surat tertanggal 5 November 2019 yang ditandatangani Rais Aam KH Muhyiddin Abdussomad, Katib Syuriah KH Ahmad Dawam Wahib, Ketua KH Abdullah Syamsul Arifin, dan Sekretaris Abdul Hamid Pujiono, terdapat dua permintaan. Pertama, menggunakan hak bertanya kepada Bupati Jember terkait persoalan tersebut. Kedua, memanggil bupati terkait persoalan tidak adanya formasi CPNS.

Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, ketiadaan kuota formasi CPNSD ini karena keterlambatan pengusulan yang diajukan pemkab setempat.

“Keterlambatan pengajuan itu salah satunya karena perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang belum disetujui pemerintah provinsi. Ada saran segera menggunakan SOTK lama, tapi tidak segera ditindaklanjuti Pemkab Jember sehingga kemudian pengajuan baru dilakukan pada Agustus 2019. Padahal menurut undang-undangnya pengajuan terakhir pada Maret-April,” katanya seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com pada Rabu (6/11/2019).

Abdullah berharap, DPRD Jember yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan bisa menggunakan hak konstitusinya untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan.

“Di samping hak dengar pendapat, nanti berkembang menjadi hak interpelasi,” katanya.

Masih menurut Abdullah, NU memiliki tanggung jawab sosial mengawal dan mengawasi hal-hal terkait ketidaktercapainya kemaslahatan umat dan terlantarnya hajat kehidupan masyarakat.

Lantaran itu, dia mengemukakan permintaan mengawal kontroversi kuota CPNS daerah tersebut sebenarnya tak hanya untuk PKB. Abdullah berharap partai lain yang memiliki hubungan emosional dan kultural dengan NU juga menggunakan hak bertanya kepada pemerintah daerah.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan melakukan interpelasi.

“Saya kira itu hak dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

“Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet.

Sebelumnya, Mirfano membantah jika Pemkab Jember tak mengusulkan kuota CPNS daerah. Pemkab Jember sudah mengusulkan kuota sebesar 764 CPNS.

“Rinciannya di antaranya 388 orang tenaga pendidikan, 140 orang tenaga kesehatan, dan tujuh orang tenaga penyuluh,” kata Mirfano, Selasa (29/10/2019).

Kuota 764 CPNS sudah disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk menggantikan PNS yang sudah pensiun. Tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan jadi prioritas sesuai perintah pemerintah pusat.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS