Ketua Barisan Reaksi Cepat Garda Pemuda Nasdem David Handoko Seto menyesalkan kehebohan tersebut.
Menurutnya, itu seharusnya tak terjadi, karena setiap kali terjadi bencana, BPBD selalu melakukan penaksiran atau penilaian terhadap kerusakan dan jumlah korban terdampak.
“Biasanya ketika pejabat turun ke lokasi bencana, mereka sudah pegang data. Mereka yang mendapat bantuan sudah terdata, tidak melihat apakah itu orang Jember atau bukan. Siapapun yang terdampak bencana wajib diberi bantuan, tidak perlu memakai alasan kartu keluarga,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Jember Dannis Barlie Halim menyoroti masalah komunikasi antara pejabat pemangku kepentingan.
Baca Juga:Habis Diliput Media, Bupati Jember Tarik Bantuan dari Korban Banjir
“Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika komunikasi antar stakeholder terjalin dengan baik,” katanya.
Dannis mengatakan, camat bertanggung jawab untuk mengetahui rinci kebutuhan di daerah masing-masing.
“Saya berharap kedepan hal ini tidak perlu terjadi lagi, hanya karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait,” katanya.
