SuaraJatim.id - Berlarutnya konflik antara legislatif dengan eksekutif yang terjadi di Kabupaten Jember membuat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Matalitti berinisiatif akan melaporkan kondisi politik wilayah tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla usai bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Jember pada Kamis (4/6/2020).
“Saya sudah dengar ada ketidakharmonisan antara bupati dengan anggota DPRD,” kata La Nyalla seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com.
Dia mengemukakan, kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember tidak bisa diteruskan.
Baca Juga:Bupati Jember Mangkir Sidang Interpelasi, DPRD Putuskan Lanjut Hak Angket
“Saya nanti juga akan lapor ke presiden, bahwa kondisi di Jember seperti ini. Jadi tidak ada penguasa yang boleh semena-mena. DPRD Jember adalah partner bupati,” katanya.
Untuk diketahui, konflik tersebut bermula pada hak interpelasi yang awalnya hanya terkait dengan tidak adanya kuota CPNS dalam rekrutmen tahun ini untuk Jember. Namun belakangan terungkap persoalan-persoalan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari Mendagri.
Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja) dan tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.
Baca Juga:Mau Diinterpelasi, Bupati Jember Faida Mangkir ke DPRD karena Alasan Ini
