SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mendapat bantuan masker banyak dari pemerintah pusat. Bantuan masker itu diharapkan bisa meredam penularan virus corona covid-19.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pihaknya sudah meminta Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengirim masker sebanyak-banyaknya ke Pemprov Jatim.
“Saya minta gugus tugas dan menkes segera kirim masker ke Surabaya dan Jatim,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya memantau percepatan penanganan COVID-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6/2020).
Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur yang diterima, ada sekitar 70 persen masyarakat setempat masih belum menggunakan masker.
Baca Juga:Lawan Corona, Komunitas Wuling Cortez Baksos ke Balai Rehabilitasi
Karena itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak bosan mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama masalah pemakaian masker.
“Saya minta jangan pernah bosan sosialisasi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan lainnya itu harus terus dilakukan,” kata Jokowi.
Pada kesempatan sama, ia juga meminta kepada gubernur, wali kota maupun bupati agar membuat kebijakan selalu berpijak pada data sains sebagai syarat utama.
“Jangan buat kebijakan tanpa mempertimbangkan data serta arahan para pakar terkait, sebab ini akan sangat berbahaya,” katanya.
Kepada para kepala daerah, Presiden juga minta agar menyiapkan rencana A, B dan C agar betul-betul siaga menghadapi situasi tak terduga sekaligus mengalkulasi, menghitung dan mengantisipasinya.
Baca Juga:Jokowi Ungkap Krisis Ekonomi Global Benar-benar Nyata saat Pandemi Corona
Tidak itu saja, kata dia, apabila situasi nantinya terkendali dan masuk situasi normal baru maka harus ada tahapan pra kondisi.
“Cari waktu yang tepat untuk memulainya, seperti kabupaten atau kota mana dulu sebagai contoh, sekaligus tentukan prioritas sektor. Sektor risiko rendah didahulukan, risiko sedang prioritas kedua dan risiko tinggi di nomor tiga,” tuturnya. (Antara)
