Pencalonan Anak Pramono di Pilkada Kediri Berpotensi Jadi Oligarki, Tapi...

Dwi Bowo Raharjo
Pencalonan Anak Pramono di Pilkada Kediri Berpotensi Jadi Oligarki, Tapi...
Hanindhito Himawan Pramono, putra Seskab Pramono Anung, resmi maju dalam Pilbup Kediri. [Suara.com/Usman Hadi]

Hendra menilai terlalu dini apabila masyarakat menyimpulkan pencalonan Dhito di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 sebagai bentuk oligarki politik.

SuaraJatim.id - Pencalonan putra sulung Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 berpotensi menjadi oligarki politik. Hal itu bisa terjadi bila sejumlah variabel terpenuhi.

Oligarki merupakan model pemerintahan yang dijalankan beberapa orang dari kelompok tertentu. Dalam praktiknya kelompok tersebut dengan berbagai upaya akan mencoba mempertahankan kekuasaannya.

Caranya dengan menguasai pos-pos politik yang berada di wilayah tersebut, seperti menguasai jajaran eksekutif, parlemen atau legislatif, birokrasi, dan ekonomi. Variabel ini harus terpenuhi untuk bisa disebut oligarki.

"Kalau mau disebut sebagai oligarki variabel-variabel itu terpenuhi atau tidak, dan sejauh mana kekuatan Pak Pram (Pramono) di Kediri misalnya," kata pengamat politik Universitas Brawijaya, Tri Hendra Wahyudi, Kamis (23/7/2020).

"Tapi kalau (ditanya) adakah potensi (pencalonan Hanindhito atau Dhito) menjadi oligarki politik? Secara teoritis ya ada. Cuma apakah hitung-hitungan aspek tadi itu memenuhi syarat atau tidak, sejauh ini saya belum tahu," lanjutnya.

Meski demikian Hendra menilai terlalu dini apabila masyarakat menyimpulkan pencalonan Dhito di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 sebagai bentuk oligarki politik. Lantaran Dhito baru berstatus bakal calon bupati (Bacabup) Kediri.

"(Dhito) belum terpilih dan belum bekerja, kita belum tahu. Nanti misalkan mereka sudah terpilih, dua-tiga tahun mereka bekerja bisa kita lihat, bisa kita nilai apakah itu mengarah ke sana (oligarki) atau tidak," jelasnya.

Selain berpotensi menjadi oligarki, pencalonan Dhito juga dikhawatirkan menjadi upaya untuk melanggengkan dinasti politik yang hanya berdasarkan trah, bukan kapabilitas politik.

Sebenernya, lanjut Hendra, dinasti politik tidak menjadi masalah asal trah atau kerabat yang maju memiliki kapabilitas politik yang memadai. Adapun yang menjadi persoalan bila dinasti politik itu dibangun berdasarkan trah saja.

"Nah, di Indonesia celakanya dinasti politik itu biasanya tidak didukung oleh kapasitas politik yang memadai, sehingga itu menjadi citra yang buruk," jelas Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi Universitas Brawijaya itu.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS