SuaraJatim.id - Pencalonan putra sulung Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 berpotensi menjadi oligarki politik. Hal itu bisa terjadi bila sejumlah variabel terpenuhi.
Oligarki merupakan model pemerintahan yang dijalankan beberapa orang dari kelompok tertentu. Dalam praktiknya kelompok tersebut dengan berbagai upaya akan mencoba mempertahankan kekuasaannya.
Caranya dengan menguasai pos-pos politik yang berada di wilayah tersebut, seperti menguasai jajaran eksekutif, parlemen atau legislatif, birokrasi, dan ekonomi. Variabel ini harus terpenuhi untuk bisa disebut oligarki.
"Kalau mau disebut sebagai oligarki variabel-variabel itu terpenuhi atau tidak, dan sejauh mana kekuatan Pak Pram (Pramono) di Kediri misalnya," kata pengamat politik Universitas Brawijaya, Tri Hendra Wahyudi, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga:PABBSI Dibubarkan, Joko Pramono: Kita Harus Ikuti Aturan Internasional
"Tapi kalau (ditanya) adakah potensi (pencalonan Hanindhito atau Dhito) menjadi oligarki politik? Secara teoritis ya ada. Cuma apakah hitung-hitungan aspek tadi itu memenuhi syarat atau tidak, sejauh ini saya belum tahu," lanjutnya.
Meski demikian Hendra menilai terlalu dini apabila masyarakat menyimpulkan pencalonan Dhito di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 sebagai bentuk oligarki politik. Lantaran Dhito baru berstatus bakal calon bupati (Bacabup) Kediri.
"(Dhito) belum terpilih dan belum bekerja, kita belum tahu. Nanti misalkan mereka sudah terpilih, dua-tiga tahun mereka bekerja bisa kita lihat, bisa kita nilai apakah itu mengarah ke sana (oligarki) atau tidak," jelasnya.
Selain berpotensi menjadi oligarki, pencalonan Dhito juga dikhawatirkan menjadi upaya untuk melanggengkan dinasti politik yang hanya berdasarkan trah, bukan kapabilitas politik.
Sebenernya, lanjut Hendra, dinasti politik tidak menjadi masalah asal trah atau kerabat yang maju memiliki kapabilitas politik yang memadai. Adapun yang menjadi persoalan bila dinasti politik itu dibangun berdasarkan trah saja.
Baca Juga:NasDem Target 60 Persen Suara untuk Anak Pramono Anung di Pilkada Kediri
"Nah, di Indonesia celakanya dinasti politik itu biasanya tidak didukung oleh kapasitas politik yang memadai, sehingga itu menjadi citra yang buruk," jelas Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi Universitas Brawijaya itu.
"Dinasti politik itu bukan suatu yang harus dihindari ya, asal memang kapasitas politiknya memadai. Tapi kalau asal saja, karena anaknya, karena saudaranya, karena istrinya, nah itu menurut saya menjadi masalah," lanjutnya.
Sementara terkait fenomena banyaknya anak pejabat yang mencalonkan diri di Pilkada serentak 2020, Hendra menilai hal itu kurang bagus untuk demokrasi. Karena pada dasarnya mereka bukan siapa-siapa di kancah politik.
Seperti diketahui, selain Dhito yang dipastikan maju di Pilkada Kabupaten Kediri juga ada Gibran Rakabuming Raka sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju Pilkada Solo. Lalu ada Bobby Nasution menantu Jokowi di Pilkada Medan.
"Secara ekonomi mungkin mereka pengusaha, mungkin mereka pelajar yang berprestasi. Tapi mereka kan belum punya track record yang mempuni dalam bidang politik," ulas pengajar program studi politik ini.
"Bagi saya ini memang menjadi kekhawatiran kita, bahwa pencalonan tiga orang itu memang ada indikasi karena mereka punya hubungan darah dengan tokoh penting, entah bapaknya, entah mertuanya," sambungnya.
