Wacana Provinsi Madura, DPRD Jatim Sebut PAD 3 Daerah di Madura Itu Kecil

SuaraJatim.id - Wacana pembentukan Provinsi Madura mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menilai keinginan Madura menjadi provinsi baru harus didasari analisis mendalam lebih dulu.

Anwar menyebut sebuah wilayah bisa menjadi provinsi apabila kemampuan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) serta sumber pendanaan yang dimiliki mampu menunjang jalannya roda pemerintahan maupun biaya pembangunan bagi masyarakat secara mandiri. Analisis seberapa besar tiga poin itu harus diperhitungkan secara matang.

"Saya sangat mendukung aspirasi tokoh-tokoh Madura. Tapi menurut saya, itu harus benar-benar dipikirkan, diperhitungkan, dikalkulasi dengan cermat," kata Anwar Sadad saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Anwar memaparkan, bila mengacu pada undang-undang, kebutuhan fiskal sebuah provinsi sebagain besar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air dan Pajak Rokok.

Di Jatim sendiri sebagai provinsi terbesar ketiga di Indonesia, 90 persen pembangunannya dari PAD, di mana 70 persen merupakan sumbangan dari kabupaten/kota. Sementara sumbangan dari Pulau Madura relatif kecil.

Hal ini lantaran empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pertumbuhan ekonominya masih cenderung rendah dibandingkan daerah lain.

Tentu hal itu diragukan bisa mengcover pembangunan apabila Pulau Madura menjadi provinsi.

"Sedangkan yang lain-lain, dana dekonsentrasi dana perimbangan. Menurut Saya selama ini tidak terlalu menjadi andalan," katanya.

Politisi partai Gerindra ini menilai bahwa usulan Pulau Madura menjadi provinsi ebetulnya layak, karena sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan secara budaya serta kurturalnya.

Namun, hal itu harus betul-betul bisa dikalkulasikan sumber pendanaan untuk menyokong pembangunannya.