SuaraJatim.id - Bripka Purwanto dan Brigadir Polisi Muhammad Firman Subkhi, dua polisi terdakwa kasus penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi hanya divonis 10 bulan penjara.
Keduanya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/01/2022). Keduanya dinilai terbukti bersalah bersalah melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Sidang yang dipimpin Ketua Mejelis Hakim Muhammad Basir itu berjalan lancar. Hakim menilai kedua terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana pers.
"Mengadili menyatakan terdakwa Firman dan Purwanto terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pers secara bersama sebagaimana dakwaan pertama dengan pidana penjara 10 bulan," kata majelis hakim saat membacakan amar putusan.
Baca Juga:Dijerat Pakai UU Pers, Dua Polisi Penganiaya Jurnalis Tempo Nurhadi Divonis 10 Bulan Penjara
Selain itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi pada saksi korban Nurhadi sebesar Rp 13.813.000 dan saksi kunci Fahmi sebesar Rp 21.850.000.
Hakim mengatakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah mereka tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan pertimbangan yang meringankan yakni kedua terdakwa dianggap sopan dan belum pernah dihukum.
Keputusan pengadilan ini diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan kepada kedua terdakwa.
Meski diputus bersalah, hakim tak memerintahkan penahanan kepada terdakwa karena selama ini kedua terdakwa tidak ditahan mengingat tenaganya sebagai petugas kepolisian masih dibutuhkan.
Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 4 ayat (2) tentang penyensoran, pelarangan dan pembredelan penyiaran, serta ayat (3) tentang penghalang-halangan penyebarluasan gagasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers.
Baca Juga:Sidang Putusan Besok, AJI Desak Hakim Vonis Berat 2 Polisi Penganiaya Jurnalis Nurhadi
Mendengar putusan hakim, kedua terdakwa usai berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya dan kemudian menyatakan pikir-pikir.
"Pikir-pikir dulu yang mulia," kata Firman dan Purwanto.
Sedangkan jaksa penuntut umum Winarko mengaku hal senada, mereka menyatakan pikir-pikir terhadap putusan hakim. "Pikir-pikir," kata Jaksa Winarko.
Sementara itu Kuasa Hukum Nurhadi dari LBH Lenter Salawati mengaku menghormati keputusan hakim. Meskipun begitu Ia menyayangkan kedua terdakwa tidak ditahan.
Adapun soal banding, Salawati menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut. "Itu nanti kewenangan jaksa apakah banding atau tidak. Tapi kami mencoba menghormati keputusan hakim," katanya.
Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim pun demikian. Ia menghormati keputusan hakim, namun keputusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa, apalagi di dakwaan pertama. "Vonisnya 2/3 dari, kami berharap jaksa melakukan banding," katanya.
Kemudian Ia juga menyayangkan tidak ada perintah penahanan terhadap kedua terpidana. Padahal, secara psikologis Nurhadi mengalami traumatis. "Diputus bersalah tapi tidak ada perintah penahanan. Padahal kami berharap eksekusi bisa dijalankan langsung," ujarnya menambahkan.
Sementara itu kuasa hukum terpidana Joko Cahyono justru mengaku kecewa dengan putusan hakim. Ia mengatakan akan melakukan banding. "Kecewa, formilnya berat. Bading lah," ujarnya menegaskan.
