"Setelah kita cek ke bawah, memang yang banyak itu warga yang tinggal di tanahnya BBWS, PT KAI. Jadi, status kepemilikan tanah yang dihuni warga juga menjadi kendala bagi kami untuk memberikan intervensi," terangnya.
Oleh sebabnya, Hebi menyatakan, pada tahun 2022 ini, pihaknya akan mengubah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perwali No 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya.
Dengan demikian, yang menjadi syarat penerima bantuan jamban ke depan bukan status tanah, melainkan pertimbangan kesehatan dan lingkungan.
"Makanya langkah awal yang kita laksanakan adalah mengubah Perwali. Misal di situ (Perwali) diatur, sudah lebih 10 tahun tinggal di sana, bisa mendapatkan bantuan jamban. Jadi pertimbangannya bukan status tanah, tapi kesehatan dan lingkungan," ungkap dia.
Baca Juga:Persebaya-Persis Kembali Ambil Sikap, Ajukan 2 Tuntutan untuk RUPS PT LIB
Untuk merealisasikan target BABS ini pemkot juga menggandeng Baznas. Ketua Ketua Baznas Surabaya Moch Hamzah memaparkan, pada tahun 2022 ini dialokasikan 1000 pembangunan jamban warga yang belum memiliki. Dan 500 di antaranya telah selesai.
"Tahun 2022 ini alokasinya 1000 jamban. Insyaallah sudah tergarap sekitar 500 an. Kita upayakan kurangnya sekitar 500 ini pada akhir November atau awal Desember 2022 selesai," kata Moch Hamzah.
Sebelumnya, persoalan jamban ini juga disorot Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati. Ia menyatakan ribuan warga di daerah itu hingga saat ini tidak memiliki jamban yang layak.
Data permohonan pembangunan jamban Tahun 2023 ke Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kota Surabaya saat kurang lebih ada 8.500 warga. Angka pengajuan permohonan di tahun depan itu lebih banyak berlipat-lipat dibanding pengajuan tahun 2022 ini yang hanya 300 permohonan.
Baca Juga:Surabaya Berupaya Meningkatkan Diri Sebagai Kota layak Anak Dunia
