Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan kemahalan harga dalam laporan keuangan. Mia menyebut, terdapat mark up pada laporan keuangan dengan nilai fantastis.
Anggaran untuk pengadaan barang alat kesenian yang diajukan Rp 2,6 miliar, padahal kenyataannya harga barang hanya Rp 2 juta. "Jadi anggaran yang diajukan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pelaku melakukan mark up anggaran. Kenyataan di lapangan barang yang dibelikan sebesar Rp 2 juta," kata Mia.
Kasus tersebut bermula dari anggaran paket pekerjaan belanja hibah barang jasa dengan sumber dana APBD Jatim senilai Rp 65 miliar.
Dinas Pendidikan Jawa Timur kemudian membagi pekerjaan tersebut dalam dua paket atau pengadaan yang diberikan kepada 25 SMK swasta.
Baca Juga:Bareskrim Polri Operasi di Surabaya, Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pabrik Gula
Kedua paket tersebut diberikan kepada dua perusahaan swasta selaku pemenang tender, yakni PT Desina Dewa Rizky dan PT Delta Sarana Medika.
Rinciannya, PT Desina Dewa Rizky mendapatkan nilai kontrak Rp 30,5 miliar. Sedangkan PT Delta Sarana Medika Rp 33,06 miliar.
Akan tetapi, barang yang diterima SMK tidak sesuai dengan SK Gubernur Jatim dan kebutuhan sekolah.
Kejati Jatim masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim untuk menghitung kerugian negara akibat kasus tersebut.
Mia menduga adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan terkait kasus tersebut.
Baca Juga:Profil dan Kekayaan Irwan Bachtiar Rahmat, Eks Wabup Bondowoso yang Ditetapkan Tersangka
Sementara, Aspidsus Kejati Jawa Timur SB Siregar mengatakan, salah satu objek dugaan kasus korupsi tersebut adalah IT.
