- Tokoh muda NU Hatim Gazali menyatakan Muktamar NU akan diselenggarakan di Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
- Hatim menekankan perlunya memilih Ketua Umum PBNU berintegritas dan independen yang tidak menduduki jabatan politik guna menghadapi berbagai tantangan zaman.
- Berdasarkan survei Alvara Research Center tahun 2025, terdapat sekitar 140 juta warga Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin.
SuaraJatim.id - Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, tokoh muda NU Hatim Gazali mengungkap keinginan besar.
Dirinya menekankan pentingnya memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta mampu menjaga independensi organisasi.
Menurut Hatim, Muktamar NU bukan sekadar forum memilih pemimpin baru, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, ekonomi, hingga perkembangan teknologi.
"Muktamar bukan hanya memilih figur, tetapi menentukan arah kepemimpinan NU agar mampu menjawab tantangan zaman dan tetap memberikan kontribusi bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan," ujar Hatim, Senin (3/8/2026).
Baca Juga:Munas dan Konbes NU di Ponpes Al-Falah Ploso Berlangsung Tegang, Aksi Saling Dorong Terjadi
Hatim mengutip hasil survei Alvara Research Center pada akhir 2025 yang menyebut sekitar 140 juta warga Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin.
Dengan jumlah tersebut, menurutnya, NU memiliki posisi strategis sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan sekaligus kekuatan masyarakat sipil.
Ia mengemukakan sedikitnya sembilan kriteria yang dinilai penting dimiliki Ketua Umum PBNU periode mendatang.
Pertama, mampu menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi. Kedua, memiliki akar yang kuat di lingkungan pesantren. Ketiga, memiliki pengalaman panjang berkhidmat di NU, mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
Keempat, memiliki wawasan nasional dan global. Kelima, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik. Keenam, mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif.
Baca Juga:Sekjen PBNU: Muktamar NU Digelar Agustus 2026
Selanjutnya, pemimpin NU juga dinilai perlu berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang teruji.
Menurut Hatim, kriteria tersebut penting agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, meningkatkan pelayanan kepada warga Nahdliyin, serta memperkuat kontribusi organisasi dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global.
Ia berharap Muktamar PBNU 2026 tidak hanya menghasilkan figur dengan dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang mampu menyatukan organisasi, menjaga kemandirian NU, memperkuat khidmah kepada umat, serta membawa NU memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.
Hatim juga mengingatkan agar penilaian terhadap para calon Ketua Umum PBNU tidak hanya didasarkan pada popularitas maupun kekuatan dukungan politik, melainkan mempertimbangkan rekam jejak pengabdian, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan komitmen menjaga marwah organisasi.
Dengan waktu pelaksanaan Muktamar yang tinggal sekitar satu bulan, Hatim mengajak warga Nahdliyin untuk mengawal proses pemilihan di tingkat cabang dan wilayah agar memilih calon pemimpin yang dinilai memenuhi kriteria tersebut.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan yang terpilih akan menentukan arah dan peran NU dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
