SuaraJatim.id - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berkomitmen untuk membersihkan proses pengisian perangkat desa dari tindak kecurangan.
Dia pun meminta bantuan warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk memantau proses jalannya pengisian perangkat desa yang digelar mulai November tahun ini.
Tak hanya itu, dia juga mengajak agar masyarakat bisa melaporkan kejadian tindak kecurangan selama proses berlangsung.
Melalui akun instagram pribadinya @dhitopramono, dia meminta warga turut membantu memantau seleksi pengisian perangkat desa.
"Warga Kediri tolong bantu saya! Pantau seleksi pengisian perangkat desa," tulisnya dalam foto yang diunggah.
Pria yang akrab disapa Mas Dhito tersebut mengatakan, dirinya tidak menginginkan ada praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Hari ini persoalan jual beli jabatan perangkat desa harus hilang dari Kabupaten Kediri. Saya tak peduli siapa yang mem-backup, saya bekerja untuk masyarakat," tulisnya.
Dia juga meminta peran aktif masyarakat dengan memberikan informasi bila menemukan indikasi kecurangan pada pengisian perangkat di daerahnya.
"Yuk kita mulai dari hal sederhana tapi berdampak luar biasa bagi masa depan kabupaten kediri. Bagi kalian yang peduli terhadap masa depan kabupaten kediri tercinta ini tolong laporkan segala macam kecurangan atau penyelewengan dalam pengisian perangkat desa. Bisa langsung DM atau melalui halomasbup. “INI SEDERHANA TAPI BERMAKNA LUAR BIASA” Matur sembah nuwun," tulisnya dalam caption.
Baca Juga: Sorot Mata Menjijikan 'Bos' Cabul Perusahaan Pelat Merah di Kediri
Untuk diketahui, saat ini, proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri digelar secara serentak di 147 desa yang tersebar di 22 kecamatan dengan 305 jabatan perangkat. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2021 yang telah disahkan, pengisian perangkat desa telah dikembalikan menjadi kewenangan kepala desa.
Unggahan tersebut pun mendapat beragam komentar dari warganet.
"Support om Dhito ," ujar akun centang biru @hartonohosea.
"Yang pelosok2 pak jarang ter ekspose, diam2 aja soalnya," kata @mukh***
"Bener mas, kerjo kok golek bengkok tok jan ra Masokkkk. Btw bukti apa ae yang harus dilampirkan?," ucap @bila***
"setiap jabatan biasanya minim 100 juta," ujar @arkan***
Berita Terkait
-
Sorot Mata Menjijikan 'Bos' Cabul Perusahaan Pelat Merah di Kediri
-
Protes Dugaan Kecurangan Hasil Tes Perangkat Desa di Kediri, Warga Kirim Karangan Bunga
-
Pelatih Persib: Marc Klok Cedera Saat Hadapi Persik Kediri
-
Tes Perangkat Desa di Kediri Tiba-tiba Serentak Disetop, Diduga Ada Kesalahan Penilaian
-
Hasil BRI Liga 1: Gol Tunggal Frets Butuan Bawa Persib Bandung Bungkam Persik Kediri
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
-
Dikepung Asap Karhutla, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Pontianak
-
Santap Siang Bareng di Rusia, Prabowo Minta Maaf ke Putin Karena Hal Ini
-
Dua Bus Transjakarta Tubrukan di Pancoran, Benarkah Sopir Mengantuk karena Cuti Duka Ditolak?
-
Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Terkini
-
Spesial Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI Hadir dengan Beragam Penawaran Menarik
-
Sinyal Terakhir di Tengah Laut: Misteri Hilangnya Sukandar dan Fendiyanto di Perairan Situbondo
-
Frustrasi Berujung Darah: Alasan Memilukan Pria di Bojonegoro Habisi Nyawa Sang Ibu
-
Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS
-
Wagub Jatim: Biaya Pengobatan Korban Dugaan Keracunan MBG Ditanggung Negara