Kasus Stunting Selama 2021 di Jatim, Bangkalan Tertinggi Kota Mojokerto Terendah

SuaraJatim.id - Persoalan kekerdilan atau stunting di Indonesia memang menjadi fokus Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ). Di Jatim sendiri, persoalan ini pun membutuhkan penanganan serius.

Menurut data dari Kemenkes, masalah stunting di Jatim mencapai 23,5 persen. Kasus tertinggi masih dipegang Kabupaten Bangkalan dengan 38,9 persen. Sementara terendah Kota Mojokerto di angka 6,9 persen.

Kemudian terendah kedua Kota Madiun 12,4 persen dan terendah ketiga adalah Kota Blitar dengan 12,9 persen. Survei tersebut berasal dari status gizi Indonesia yang dilaksanakan Balitbang Kemenkes.

"Jadi, mereka pakai sampling dan kebetulan Kota Mojokerto disampling cukup banyak, jadi validitas angka itu cukup tinggi dan itu survei resmi tahun 2021," kata Sekretaris Dinas Kesehatan setempat, Farida Mariana, Senin (10/01/2022).

Menurut dia, kekerdilan itu dari hasil pemeriksaan perawakan tinggi badan yang tidak sesuai. "Kalau dari hasil kami sekitar 515 anak. Itu nanti yang ketemu kami konsultasikan ke dokter spesialis anak yang ada di Puskesmas," kata dia.

Ia mengatakan kekerdilan tersebut, perlu dilihat penyebab perawakan pendeknya karena apa, kalau misal karena orang tua pendek tak masalah, karena dari turunan dan genetik.

"Namun, jika itu dari pola asuh yang kurang atau karena penyakit, harus diintervensi. Sebab, itu adalah kekerdilan," ujarnya menambahkan.

Secara terpisah Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan dalam persoalan kekerdilan ini ditangani mulai dari hulu ke hilir secara preventif, yakni mulai dari calon pengantin dan pada saat hamil serta lahir bayi. Jangan sampai anak kurang gizi atau salah pola asuh.

"Pas balita udah kadung kerdil kami kawal dari sisi gizi, tapi itu pun tak bisa Dinkes saja yang gerak. Ini proses 'keroyokan', jadi lintas OPD bergerak, harapannya bisa diturunkan," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Bangkalan Telisik Kasus Pemotongan Honor Petugas Vaksinasi COVID-19

Rendahnya angka kekerdilan ini, katanya, juga bisa diartikan adanya kesejahteraan di masyarakat Kota Mojokerto.

"Jadi, sudah banyak kegiatan dari berbagai OPD, misalnya dari Diskoperindag bagaimana inkubasi wirausaha yang mampu mengerek pendapatan warga miskin yang akhirnya balita kita yang tadinya kurang gizi jadi terangkat," ujarnya.