Harga Seragam Siswa Baru di Sekolah Dikeluhkan, DPRD Jatim Kasih Saran untuk Dinas Pendidikan

SuaraJatim.id - Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menyoroti harga seragam siswa baru menjelang tahun pelajaran baru 2025/2026.

Deni yang penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu mengaku mendapat curahan hati (curhat) para orang tua murid terkait pembelian seragam di sekolah. Muncul dugaan adanya 'kewajiban' pembelian seragam untuk siswa SMAN / SMKN di sekolah.

“Kalau benar ada kewajiban beli seragam dari sekolah dengan harga mahal, ini harus segera dievaluasi. Tidak boleh ada paksaan apalagi sampai memberatkan wali murid,” kata Deni Wicaksono belum lama ini.

Temuan dugaan adanya pembelian 'wajib' seragam di SMAN atau SMKN bermula dari keluhan warga saat dia menggelar reses beberapa waktu lalu di Trenggalek.

Politikus PDIP itu mengaku mendapat cerita dari warga tentang pengadaan seragam sekolah yang dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga tidak mampu.

Berdasarkan laporan masyarakat, seragam sekolah di sejumlah SMA / SMK di Trenggalek langsung didistribusikan ke sekolah - sekolah oleh rekanan dari Jawa Timur. Tak disebutkan rekanan yang dimaksud. Dari informasi didapatkan, harga kain seragam telah ditetapkan Rp 195 ribu per meter, mencakup dua jenis seragam, yakni abu - abu dan putih, serta  pramuka.

"Ini baru di wilayah Trengalek. Tidak menutup kemungkinaan hal ini juga terjadi di wilayah lain Kota Kabupaten di Jatim," katanya lagi.

Padahal selama ini pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah menyatakan tidak ada kewajiban membeli seragam di sekolah.

Karena itu, Deni meminta peran komite sekolah yang menjadi ujung tombak penjualan seragam agar memperhatikan dan mengontrolnya secara serius. Sebab, tanpa tanpa pengawasan yang ketat, memang rawan disalahgunakan.

Baca Juga: Pansus DPRD Jatim Dorong Ketahanan Keluarga Jadi Prioritas Pembangunan Daerah

“Orang tua harus diberi ruang untuk beli seragam di luar selama sesuai warna dan model. Jangan sampai wali murid dipaksa membeli dari sekolah saja,” imbuhnya.

Dinas Pendidikan Jawa Timur juga harus ikut mengawasi terkait penjualan seragam di sekolah tersebut.

Menurutnya, pengawasan yang lemah turut memperparah situasi ini. Padahal, laporan di lapangan menunjukkan praktik jual beli seragam sekolah masih menyimpan banyak persoalan.

Selain meminta pengawasan lebih ketat, Deni juga menyarankan adanya regulasi yang mengatur mengenai harga maksimal seragam di level provinsi atau nasional.

Pihaknya melihat, di Jawa Timur belum ada ketentuan serupa yang mengikat semua sekolah.

“Moratorium penjualan seragam di sekolah sudah dicabut Gubernur sejak akhir 2023. Tapi bukan berarti sekolah bebas menentukan harga seenaknya,” tegasnya.

Pihaknya menyarankan Dinas Pendidikan Jatim segera menetapkan harga acuan seragam yang wajar, termasuk transparansi laporan koperasi dan komite sekolah. Selain itu, pengawasan lapangan dan sosialisasi ke wali murid harus ditingkatkan.

“Kalau tidak ditangani serius, masalah mahalnya seragam ini bisa terus jadi beban warga. Padahal sekolah negeri seharusnya jadi solusi, bukan justru menambah masalah,” tandasnya.

Fraksi PDIP Jatim siap menerima aduan dan keluhan terkait penerimaan siswa baru, termasuk pembelian seragam. “Kami juga siap menindaklanjuti supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Kasihan masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya soal seragam, pihaknya kata Deni juga menerima pengaduan berbagai pungutan di sekolah, seperti sumbangan peningkatan prestasi Rp 150 ribu per bulan dan iuran komite Rp 200 ribu per bulan. Bahkan, ada informasi dana komite disiapkan untuk mengantisipasi masalah hukum yang mungkin muncul.

“Ini aneh, jangan sampai sumbangan-sumbangan ini malah jadi beban baru bagi masyarakat. Harus transparan, jelas peruntukannya, dan tidak memaksa,” tegasnya.