Nelayan Jatim Terjepit Harga Solar: Pemprov Harus Segera Bertindak

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim Multazamudz Dzikri menyoroti sulitnya nelayan mendapatkan solar. Dia meminta Pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim segera turun tangan menyelesaikannya.

Politikus PKB itu mengaku mendapat keluhan dari para nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar. Mereka terpaksa membelinya dari pedagang eceran yang harganya lebih mahal.

"Nelayan sulit mendapatkan solar, akibatnya harga tinggi pun dibeli,” kata Multazam, Senin (6/10/2025).

Harga solar di pedagang eceran jauh lebih mahal dari resminya. Para nelayan mendapatkannya di harga Rp Rp8.000 per liter. Tentu kondisi ini semakin membuat kondisi mereka semakin sulit.

Namun demikian, pihaknya tidak bisa menyalahkan pedagang eceran yang mencari keuntungan. Melainkan butuh sentuhan dari Pemprov Jatim untuk mengatasi hal tersebut.

Multazam berharap pemerintah provinsi hadir untuk menjawab masalah kebutuhan solar para nelayan. “Saya berharap Gubernur mau hadir menjawab keluhan nelayan," tegasnya.

Perlu ada program pemerintah provinsi yang bisa mengena langsung ke nelayan, termasuk intervensi ketersediaan solar.

Pihaknya mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membantu mempermudah nelayan dalam mendapatkan barcode MyPertamina, agar mereka bisa membeli BBM subsidi secara resmi.

"Tercatat 245.145 nelayan di Jawa Timur belum tersentuh program pemerintah. Belum nampak kebijakan Gubernur yang pro nelayan,” katanya.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta Rencana Penghapusan Pajak Alat Berat Dikaji Ulang

Dia juga meminta pemprov berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperbanyak mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah padat nelayan. "Misalnya di Lekok, Kraton, dan Nguling di Pasuruan. Ini akan sangat membantu para nelayan,” tandasnya.