Dirut PDAM Madiun Irit Bicara Usai Penyidik KPK 'Obrak-abrik' Rumahnya

SuaraJatim.id - Kota Madiun mendadak tegang sepekan terakhir. Deru mobil petugas yang dikawal ketat aparat kepolisian menjadi pemandangan yang menghiasi sudut-sudut kota.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan "serangan senyap" secara maraton, membongkar tumpukan teka-teki dugaan korupsi yang membelit lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Rabu (8/4/2026) pagi menjadi giliran kediaman Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari, Suyoto, yang menjadi sasaran.

Rumah yang terletak di Jalan Mangkuprajan, Kelurahan Demangan itu tampak tertutup rapat. Di luar, personel kepolisian bersenjata lengkap berjaga, memastikan proses penggeledahan berlangsung tanpa gangguan.

Setelah berjam-jam berada di dalam rumah, tim antirasuah itu akhirnya keluar. Mereka tidak dengan tangan hampa. Dua koper besar, yang diduga kuat berisi dokumen krusial terkait aliran dana, diangkut masuk ke dalam mobil petugas.

Meski rumahnya baru saja "diobrak-abrik" penyidik, Dirut PDAM Suyoto tampak berusaha tetap tenang saat menemui awak media.

"Tadi tim KPK hanya berkunjung. Untuk lebih jelasnya silakan langsung ke KPK," ujarnya singkat dikutip dari ANTARA.

Namun, pernyataan "kunjungan" tersebut kontras dengan keterangan resmi dari Gedung Merah Putih. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa ini adalah giat penggeledahan maraton sebagai pengembangan kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Penggeledahan di rumah bos PDAM ini bukanlah babak pertama. Sejak Senin (6/4/2026), KPK telah bergerak lincah. Dimulai dari rumah Kepala Dinas Kominfo pada hari Senin, berlanjut ke kediaman dua pihak swasta pada Selasa, hingga menyasar kawasan perumahan elite seperti Bumi Winongo Indah dan Taman Salak.

Baca Juga: Dentuman Tengah Hari di Wonoasri Madiun: Bus Mogok Diseruduk Truk Boks Hingga Jebol Tembok Warga

Penyidikan ini merupakan "ekor" dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) fenomenal pada 19 Januari 2026 lalu. Saat itu, KPK menetapkan tiga tersangka utama yaitu Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala Dinas PUPR nonaktif Thariq Megah, dan seorang pihak swasta, Rochim Ruhdiyanto.

Modus yang dibongkar pun tergolong licin mulai dari pemerasan dengan imbalan proyek hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diduga diselewengkan. (ANTARA)