Pertamax Melejit, Pejabat Pemkab Lumajang Dilarang Bawa Mobil Dinas

SuaraJatim.id - Di tengah melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kini diminta mulai mengandalkan kendaraan pribadi untuk urusan kedinasan.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Lonjakan harga Pertamax 92 yang kini menembus angka Rp16.250 per liter, serta Pertamina Dex yang bertahan di angka fantastis Rp24.800 per liter, telah menjepit ruang gerak fiskal daerah. Alhasil, kebijakan ikat pinggang pun menjadi satu-satunya pilihan yang rasional.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, secara terbuka meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai menggunakan kendaraan pribadi saat menjalankan tugas di dalam kota.

Pesannya jelas yaitu penghematan dimulai dari pucuk pimpinan. Karena menggunakan kendaraan pribadi, secara otomatis biaya operasionalnya tak lagi membebani kas daerah.

"Yang jelas, kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota," tegas Indah, Kamis (11/6/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Kebijakan ini tak hanya berlaku untuk keliling kota. Perjalanan dinas ke luar daerah pun kini disaring dengan sangat ketat.

Para pejabat diminta tidak asal meluncur memenuhi undangan jika agenda tersebut dirasa tidak mendesak. Efisiensi bukan lagi imbauan, melainkan keharusan.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

"Selama ini kita sudah berhemat, banyak kegiatan berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, ditambah kenaikan Pertamax ini, cukup membuat kami kesulitan," jelas Indah.

Baca Juga: Tragedi Carok di Lumajang: Istri Korban Sebut Ada Eksekutor Ketiga yang Habisi Suaminya Secara Keji

Meski ruang gerak birokrasi kian terbatas, Bupati Indah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik tidak akan ikut tercekik.

Ia memastikan bahwa mesin pemerintahan akan tetap berputar normal meski para pejabatnya harus berkorban lebih banyak.

Pemkab Lumajang menyadari bahwa kebijakan ini bersifat jangka pendek untuk merespons keadaan darurat. Untuk itu, dalam waktu dekat mereka berencana melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi atas dampak kenaikan BBM dan pemangkasan anggaran yang masif ini.