- Tim Terpadu Pemkab Blitar menutup toko minuman beralkohol yang baru beroperasi tiga bulan.
- Toko tersebut ditutup karena melanggar aturan jarak minimal satu kilometer dari tempat ibadah.
- Pengelola terbukti belum melengkapi izin teknis KBLI khusus minuman beralkohol dan verifikasi bea cukai.
SuaraJatim.id - Hanya butuh tiga bulan bagi sebuah toko minuman beralkohol (minol) di Kabupaten Blitar untuk merasakan dinginnya gembok petugas.
Bisnis yang semula tampak lancar ini terpaksa berhenti total setelah Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Blitar menemukan serentetan pelanggaran fatal, mulai dari urusan jarak hingga dokumen perizinan yang jauh dari kata lengkap.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Toko tersebut dinilai telah menabrak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur ketat peredaran minuman memabukkan tersebut.
Salah satu aturan mutlak dalam Perda 1/2018 adalah soal radius. Sebuah toko minol wajib menjaga jarak minimal 1 kilometer dari tempat ibadah, sekolah, hingga rumah sakit.
Namun, hasil verifikasi di lapangan justru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Toko yang sudah beroperasi selama tiga bulan terakhir ini nyatanya berdiri sangat dekat dengan tempat ibadah.
"Hanya berjarak sekitar 200 meter dari masjid warga. Ini jelas melanggar syarat radius minimal 1 kilometer," tegas Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Darmadi dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Karena pelanggaran zonasi ini sudah bersifat prinsip, petugas tak memberikan celah. Pengelola diminta segera menghentikan seluruh aktivitas jual beli di lokasi tersebut.
Bukan hanya soal lokasi yang bermasalah, sisi legalitas toko ini pun ternyata masih compang-camping. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Bayu Aji Mariska, membeberkan bahwa pengusaha tersebut baru mengantongi izin kulit luar.
"NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk perusahaannya memang sudah ada, tetapi izin teknis berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus untuk minuman beralkohol belum terpenuhi," ungkap Bayu.
Baca Juga: Mengantuk Sekejap, Pikap L300 Terjun Bebas ke Sungai di Blitar
Bayu menambahkan, menjual miras bukan perkara mudah. Selain harus lolos verifikasi zonasi dari Disperindag, pelaku usaha wajib melewati pintu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan verifikasi teknis yang sangat ketat.
Atas temuan pelanggaran ganda tersebut, pemerintah daerah tidak main-main. Operasional toko dihentikan sementara hingga pengelola mampu membuktikan seluruh legalitas dokumen dan memastikan lokasi usaha mereka tidak lagi menabrak fasilitas publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya
-
Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik
-
Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari
-
Abaikan TV dan Kulkas, Pria di Blitar Bobol Rumah Cuma Curi 45 Butir Telur
-
Dipukul Anggota DPRD Pamekasan, Anggota Satpol PP Beri Pesan Menohok: Kami Petugas, Bukan Patung