Dia mempertanyakan begitu mudahnya pemerintah mengeluarkan SKD.
Ketua Komisi D Hafidi menilai persoalan ada pada penyalahgunaan kewenangan oleh birokrasi. “Kedua, manipulasi data kependudukan dengan maksud tertentu. Hal ini harus segera kami sikapi,” katanya.
Ia berjanji pekan depan menggelar rapat gabungan dengan Komisi A yang membidangi urusan kependudukan.
Baca Juga:Digelar 9-12 Juni, Kuota Zonasi PPDB Jember Berkurang 50 Persen
