facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Demo Omnibus Law di Banyuwangi, Kalau Semua Dilarang: Ya Sudah Santet Saja!

Muhammad Taufiq Selasa, 13 Oktober 2020 | 10:03 WIB

Demo Omnibus Law di Banyuwangi, Kalau Semua Dilarang: Ya Sudah Santet Saja!
Aksi teatrikal demonstran tolak Omnibus Law di Banyuwangi, Senin (12/10/2020) (Foto: Suarajatimpost)

"Katanya negara demokrasi. Protes di forum microfon dimatikan. Protes di jalanan ditangkap polisi. Protes di sosmed dijerat UU ITE. Yaudah Santet aja," bunyi poster.

SuaraJatim.id - Gelombang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dan Omnibus Law masih terus berlanjut di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur.

Di Banyuwangi, demonstrasi diikuti berbagai elemen mahasiswa dan buruh digelar, Senin (13/10/2020). Mereka mengusung berbagai poster menggelitik.

Selain itu, mereka juga menggelar teatrikal perdukunan untuk menggambarkan kekesalan mereka terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Katanya negara demokrasi. Protes di forum microfon dimatikan. Protes di jalanan ditangkap polisi. Protes di sosmed dijerat UU ITE. Yaudah Santet aja," tulisan dalam poster masa setelah diartikan dalam bahasa Indonesia, Senin (12/10/2020).

Baca Juga: Fakta Baru Kasus Gadis Cantik Bertato Begal Kawan Sendiri di Surabaya

Dikutip dari suarajatimpost.com, jejaring suara.com, Demonstrasi di Banyuwangi ini digelar di depan gedung DPRD setempat.

Tak hanya itu saja, bahkan ada poster dengan tulisan bernada genit mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk  berkunjung bareng ke salah satu hiburan malam di Banyuwangi.

"Pak DPR yang terhormat Mascot buka loh, pesen yuk!!!," tulisan poster yang dibawa oleh salah satu perempuan peserta aksi.

Dan masih banyak lagi lainnya, seakan potret cuitan-cuitan poster  ini menandakan masyarakat yang begitu jengkel terhadap ulah dewan yang mewakilinya.

Sebagai informasi bahwa Senin (12/10/2020) Ribuan masa  yang terdiri dari kalangan mahasiswa, buruh, elemen masyarakat hingga pelajar menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Banyuwangi.

Baca Juga: Sebut Pembangunan Surabaya Belum Rata, Mujiaman Janjikan Rp 150 Juta Per RT

Aksi ini guna menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait