Koordinator JIAD Jatim, Aan Anshori mengatakan upaya ini merupakan rentetan terjadinya diskriminasi jenazah Ibu Emi dan Pak Totok yang tidak bisa dimakamkan di desanya sendiri karena alasan agama.
"Beberapa hari lalu, GUSDURian Mojokerto secara resmi mengirimkan surat ke otoritas Desa Sooko. Isinya, terkait klarifikasi seputar status tanah makam desa apakah khusus untuk warga Islam saja atau terbuka bagi semua warga desa," ungkap Aan.
Namun hingga saat ini surat tersebut belum direspons oleh kepala desa tanpa alasan yang jelas.
GUSDURian Mojokerto membenarkan adanya hal ini. Ketua GUSDURian Mojokerto, Imam Maliki sempat melayangkan surat untuk meminta klarifikasi dari Pemerintah Desa Sooko yang ditembuskan ke Forkompimda Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga:3 Aksi Warga Jatim Kibarkan Bendera Putih, Nyerah dan Protes Pada Penerapan PPKM
"Kami sudah melayangkan surat dan menemui Kepala Desa Sooko, tapi belum menemukan jawaban yang tepat," katanya.
Imam menyebutkan masalah ini bukan kali pertama, melainkan kali kedua.
"Ya di desa Sooko yang belum ada pemakaman non muslim. Padahal ini kejadian kedua di desa tersebut. Terus tindakan di Pemkab juga lamban. Padahal awal surat terbuka dulu di muat Radar, katanya Dewan sudah Raperda nya sejak Pak Pung Plt kalau gak salah. (Pasca kasus Ngares)," ujarnya.
