Selain itu, masih kata Tito, pihaknya berharap ada penghapusan biaya layanan pemesanan tambahan yang diberlakukan oleh aplikasi saat ini yang dirasa memberatkan customer dan juga mitra.
"Kami (Frontal) juga ingin dilibatkan bersama Pemerintah Untuk merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan (semua aplikasi driver) di seluruh daerah Jawa Timur," imbau dia.
Tito menegaskan, pihaknya mendesak pada DPRD Provinsi Jatim menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang ojek online.
"Perda penting, untuk melindungi nasib puluhan ribu ojol di Jatim dari permainan nakal para aplikator yang tidak patuh pada regulasi yang ada saat ini," ujar Tito.
Baca Juga:Pesulap Merah Tantang Gus Samsudin Untuk Pembuktian, Polda Jatim: Kita Siapin Arenanya
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu penanggung jawab aksi Frontal Level 5 lainnya, yakni Herry Bimantara.
"Kami menuntut penurunan potongan tarif aplikasi menjadi maksimal 10 persen saja untuk semua aplikator, mengingat kondisi saat ini yang dirasa berat oleh rekan-rekan driver online," harap dia.
Herry menambahkan, pertimbangan harga bahan kebutuhan pokok saat ini sudah mulai merangkak. Ditambah rencana kenaikan harga BBM Pertalite dalam waktu dekat.
"Pada saat mediasi nanti, semoga ada titik temu dan tuntutan-tuntutan dapat dipenuhi oleh para stakeholder dan juga aplikator yang beroperasi saat ini," tandas dia.
Adapun rincian tuntutan aksi demo damai bertajuk 'Frontal Level 5' kali ini akan mengusung beberapa tuntutan, yakni :
Baca Juga:Konflik Antara Gus Samsudin Dan Marsel Radhival Semakin Memanas
1. Libatkan Frontal Jawa Timur bersama Pemerintah Untuk merumuskan tarif dan aturan perjanjian kemitraan (Semua Aplikasi Driver) di seluruh daerah Jawa Timur.
2. Turunkan Potongan Aplikasi Menjadi 10 persen.
3. Hapus Biaya Layanan Pemesanan (biaya tidak langsung) yang hanya menguntungkan aplikator saja.
4. Menolak sistem double order.
5. Menolak sistem Autobid.
6. Rubah Rentang Jarak 0-5 km menjadi 0 – 4 km untuk biaya tarif minimal.
