SuaraJatim.id - Baru-baru ini seseorang dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengaku telah meretas surat-menyurat Presiden Joko Widodo, termasuk Bada Intelijen Negara (BIN).
Kabar itu disampaikan akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence". Unggahan akun itu kemudian viral di media sosial hingga sampai juga ke sejumlah orang di Istana Negara.
Terbaru adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Ia menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bocor di internet.
"Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (10/09/2022).
Baca Juga:Bjorka Akhirnya Bongkar File Rahasia Presiden dan BIN
Hal itu disampaikan Heru merespons informasi beredar yang menyebutkan surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi telah diretas oleh akun beridentitas Bjorka.
Heru menegaskan kalau informasi yang menyebutkan surat berlabel rahasia dari BIN, dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong.
Beredarnya informasi bohong itu, kata Heru, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya," katanya menambahkan.
Sebelumnya, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Baca Juga:Beli Nasi Gratis Data, Hacker Bjorka Pun Minder Liat Ini
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.
Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu provider telekomunikasi.
