"Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi," jelasnya.
Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi roadmap exit strategy PMK.
"Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan," tegasnya.
Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.
Baca Juga:Rasakan Kemeriahan Imlek, Pj. Gubernur Jatim Dampingi Wapres RI Kunjungi Pasar Atom Surabaya
"Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan," katanya.
Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over supply.
"Dan InsyaAllah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan," jelasnya.
Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerja sama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).
"Kami optimis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi," harapnya.
Baca Juga:Pj. Gubernur Jatim Beri Santunan Uang Duka pada Lima Korban Longsor di Denpasar
Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
"Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan," ungkapnya.
"Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini," pungkasnya.
