"Saat itu akhirnya keluar gejolak banyak penghuni yang tidak membayar sama sekali, saat itu kita disuruh Pak Wali Kota untuk tidak mematikan akses dasar, sehingga akses lift tidak pernah kita matikan seperti yang diminta oleh Pak Wali Kota," imbuhnya.
Selain itu, pengelola juga memberikan kemudahan pada para penghuni pembayaran melalui VA, namun hal itu menjadi permasalahan baru yang dikeluarkan oleh penghuni.
"Kita menyatukan pembayaran listrik dan air dan itu kita lakukan perbulan sehingga warga dipermudah untuk mengecek berapa listrik atau air yang mereka pakai, dan itu mulai melalui VA. Kenapa Ki kita menggunakan VA? Karena di situ lebih clear angkanya juga lebih jelas. Tidak perlu transfer tidak perlu memasukkan angka nominal tinggal satu klik," ungkapnya.
"Ketika penghuni tidak membayar melalui listrik atau air maka otomatis listrik atau air mereka akan mati, dan itu wajar. Sehingga terjadi pertemuan hari ini, Pak Wakil Wali Kota datang dan bilang VA listrik dan air harus dipisah, sedangkan terkait servis jas harus ada transparasi terlebih dahulu dikeluarkan," tambah Aldo.
Baca Juga:Kronologi Meninggalnya Bego Sugiantoro: Tiba-Tiba Tak Sadarkan Diri Usai Fun Football
Menurut pengelola, semuanya di dalam PPJB itu sudah diatur bagaimana klausulnya, bagaimana pembayarannya dan lain-lain, di tanggal 23 Desember 2024 sudah dijelaskan, bahkan di depan walikota bahwa kondisi keuangan mereka.
"Saat itu sebenarnya sudah clear saat ditengahi oleh walikota Eri Cahyadi, namun ada pihak yang tidak percaya ataupun tidak mau percaya pada kita, soal data ataupun apapun yang akan kita lakukan," bebernya.
Pihak pengelola juga memberikan gambaran, bahwa hidup di salah satu perkampungan juga akan mengalami hal serupa, jika nantinya mereka tak membayar listrik dan juga air
"Pada hari ini kita mendengarkan pengaduan warga ke wakil wali kota terkait kebutuhan listrik air, sudah kita jelaskan kebutuhan listrik air ini karena memang beliau-beliau ini belum membayar listrik airnya sehingga listrik dan air harus dimatikan. Hal itu wajar seandainya hidup di kampung kalau PLN tidak bayar listrik akan dimatikan dan air tidak bayar langsung di segel oleh PDAM," urainya.
"Saat ini warga mengadu bahwa mereka tidak mau membayar service charge dan harus dipisah. Kita sudah mediasi dengan wakil walikota akan memisahkan listrik air dan service charge dan servis charge akan dibayar seluruhnya setelah pihak pengelola memberikan transparasi keuangannya," tandasnya.
Baca Juga:Surabaya Makin Terang, Ribuan Lampu Jalan Baru Dipasang Sepanjang 2025, Daerah Mana Saja?
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
- 1
- 2
