Dalam putusan tersebut diperintahkan pembentukan undang - undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023.
Tuntutan selanjutnya mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pihaknya berharap ada revisi, terutama untuk pekerja perempuan yang selama ini dihitung lajang.
Buruh perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dihapus pajak penghasilan.
Tuntutan selanjutnya mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di mana buruh yang mendapat penghasilan Rp 5 juta tidak dikenakan pajak. "Kita minta Rp 5 juta kan masih upah minimum. Dalam penetapan upah minimum pun tidak ada komponen pajak dan seterusnya. Artinya hanya untuk biaya hidup makan. Masa sudah minimum masih harus dikenakan pajak. Dan kita juga meminta kepada gubernur," katanya.
Baca Juga:Musim Haji Tiba, Asrama Sukolilo Surabaya Mulai Bersolek
Sementara itu, tuntutan yang berkenaan dengan daerah ada beberapa tuntutan. Salah satunya mengenai isu yang sempat ramai mengenai penahanan ijazah.
"Padahal kan sudah jelas Jawa Timur kan sudah punya aturan. Namanya perda Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016. Tapi kan masih banyak itu pengusaha - pengusaha yang merekrut karyawannya, harus menahan ijazah, bahkan membayar sejumlah uang," ungkapnya.
Kemudian mengenai pajak kendaraan, dia meminta pemilik sepeda motor dengan silinder 150 cc ke bawah dihapuskan.
"Ya kami menilai, buruh ini menilai. Sepeda motor itu bukan barang mewah lagi. Menjadi barang kebutuhan sehari-hari ya. Sama seperti sepeda angin di era tahun 70-an, tahun 80-an yang dulu sempat kena pajak juga. Tapi di akhirnya di era 90-an kan enggak kena pajak," katanya.
Buruh juga mengusulkan agar Presiden RI ke-4 KH Abdulrahman Wahid dijadikan pahlawan nasional yang dinilai sudah memiliki andil besar pada buruh. "Itu kan di zamannya Gus Dur. Melalui Undang - Undang nomor 21 Tahun 2000 itu yang ditandatangani beliau," katanya.
Baca Juga:2 Korban Longsor Ponpes Gontor Kampus Magelang Merupakan Santri Asal Surabaya
Terakhir mengenai perumahan untuk buruh yang dijanjikan oleh pemerintah. "Karena masih banyak buruh yang enggak punya rumah, kos-kosan, enggak mau lebih kan ya mas," tandasnya
- 1
- 2
