- Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso di Tulungagung terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi yang sedang berlangsung.
- Plt Bupati Ahmad Baharudin terpaksa memindahkan operasional kerja ke ruang Sekretariat Daerah dan rumah dinas Wakil Bupati Tulungagung.
- Enam titik vital birokrasi, termasuk Dinas PUPR, ditutup sementara demi kepentingan penyelidikan namun pelayanan masyarakat tetap diupayakan berjalan.
SuaraJatim.id - Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso biasanya menjadi simbol wibawa dan pusat denyut nadi pemerintahan di Tulungagung.
Namun belakangan ini, suasana di sana mendadak sunyi, dibalut ketegangan yang kasat mata. Garis merah bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melintang tegas, mengubah "istana" rakyat itu menjadi zona terlarang.
Nasib ironis kini dialami oleh Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Pria yang akrab disapa Abah ini harus rela menjadi "musafir" di wilayahnya sendiri.
Alih-alih menempati ruang kerja megah atau beristirahat di rumah dinas bupati yang semestinya, ia terpaksa mengungsi ke ruang Sekretariat Daerah (Setda) dan rumah dinas Wakil Bupati.
Baca Juga:Pegang KTA Gatut Sunu Wibowo Tak Diakui Kader, Alasan Gerindra: Belum ikut Bimtek
"Ya, sementara belum bisa masuk. Kami berkantor di ruang Setda dan rumah dinas Wabup dulu," ujar Baharudin, Selasa (21/5).
Penyegelan oleh tim antirasuah ini bukan sekadar urusan simbolis. Dampaknya merembet ke lorong-lorong birokrasi. Setidaknya ada enam titik vital yang kini "mati suri" di bawah kendali segel KPK.
Mulai dari ruang pengadaan barang dan jasa, hingga empat ruangan strategis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), termasuk ruang kepala dinas, bina marga, dan sumber daya air.
Pemandangan di kantor pemkab pun berubah. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ruangannya terjamah segel tampak sibuk memindahkan tumpukan berkas dan perangkat kerja ke sudut-sudut lain yang masih tersedia.
"Jumlah ASN (yang terdampak) kami belum tahu pasti. Secara otomatis, mereka harus menempati ruangan lain agar pelayanan tetap berjalan," tambah Baharudin.
Baca Juga:Drama OTT Tulungagung: Tak Hanya Bupati, Sang Adik Kandung Legislator PDIP Ikut Diboyong KPK
Meski ruangan kerja bupati di dalam pendopo masih menjadi area steril untuk kepentingan penyelidikan, Baharudin memastikan bahwa roda pemerintahan tidak boleh terhenti hanya karena pintu-pintu yang terkunci.
Bagi Baharudin, "pengusiran" sementara dari kantornya adalah ujian manajerial. Di tengah bayang-bayang penyelidikan KPK yang masih berlangsung, ia terus memompa semangat bawahannya agar tidak kehilangan fokus dalam melayani masyarakat.
"Kami pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan maksimal. Seluruh ASN harus tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," tegasnya. (ANTARA)
