- Aktivis GMNI Jember mendesak pimpinan Universitas Jember dan Unipar menandatangani pakta integritas penolakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kampus.
- Pihak universitas menolak menandatangani dokumen tersebut karena mempertimbangkan peluang ekonomi program pemerintah serta pengelolaan yang bersifat otonom oleh yayasan.
- Penolakan penandatanganan pakta pada Rabu (24/6/2026) di Jember ini memicu kekhawatiran GMNI terhadap independensi dan marwah perguruan tinggi.
SuaraJatim.id - Suasana di Shata Space and Studio, Jember, Rabu (24/6/2026) sore, mendadak tegang. Di atas meja diskusi, selembar kertas bertajuk Pakta Integritas disodorkan oleh aktivis GMNI Jember kepada dua petinggi perguruan tinggi.
Isinya lugas yakni meminta kampus tetap menjadi menara gading ilmu pengetahuan dan menolak dijadikan dapur umum bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Namun, pena urung digoreskan. Perwakilan Universitas Jember (Unej) dan Universitas PGRI Argopuro (Unipar) memilih mundur secara halus.
GMNI Jember bukan tanpa alasan menyodorkan komitmen tersebut. Mereka khawatir pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan kampus akan menggeser fungsi utama pendidikan dan penelitian.
Baca Juga:Buntut Video Panas 2 Menit: Nasib Mahasiswa Unair Kini di Tangan Komisi Etik
Mahasiswa ingin setiap kebijakan yang masuk ke wilayah akademik harus melalui kajian komprehensif, bukan sekadar titipan program.
"Kami ingin memastikan otonomi perguruan tinggi tetap terjaga dan tidak terseret dalam kepentingan pragmatis," tegas Abdul Aziz Al Fajri, Ketua DPC GMNI Jember dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Bagi pihak universitas, persoalannya tidak hitam-putih. Wakil Rektor Unej, Bambang Kuswandi, memandang program MBG dari kacamata yang berbeda.
Dengan status Unej sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang didorong menjadi PTN-Badan Hukum, kampus dituntut lincah mencari sumber pemasukan. Program pemerintah seperti MBG tentu punya peluang ekonomi.
Meski begitu, Unej tak ingin gegabah. "Belum ada penugasan resmi," ujar Bambang tenang.
Baca Juga:Tolak Militerisasi Sipil hingga Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung DPRD Jatim Kritik Kebijakan Prabowo
Ia bahkan melontarkan perspektif kritis dengan membandingkan kesuksesan program serupa di India dan Venezuela, yang menurutnya lebih efektif jika dikelola langsung di dapur sekolah, bukan dipusatkan di kampus.
Kondisi di Unipar lebih pelik lagi. Di lapangan, mobil-mobil bertuliskan SPPG Unipar sudah mulai terlihat, namun Fauzan Adhim dari Inkubator Bisnis Unipar menegaskan bahwa secara formal, kampus tidak terlibat dalam operasionalnya.
"Itu dikelola oleh yayasan (PPLP PT PGRI), bukan kelembagaan formal Unipar. Hanya ada satu dosen yang ditunjuk secara personal untuk mengawasi," jelas Fauzan.
"Jangan sampai wacana ini hanya dijadikan alat tawar politik," tambahnya, mempertegas mengapa pihaknya enggan menandatangani pakta integritas tersebut.
Penolakan kedua perwakilan kampus ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi GMNI. Bagi para aktivis ini, tanda tangan di atas pakta integritas adalah simbol bahwa marwah akademik masih berdiri tegak di atas kepentingan proyek.
"Dengan tidak ditandatanganinya komitmen ini, kami jadi ragu terhadap marwah dan independensi perguruan tinggi," tutup Aziz.
