- PDIP mendukung substansi Program Makan Bergizi Gratis namun mengkritik metode pelaksanaannya yang dinilai terlalu terpusat dan minim partisipasi masyarakat.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan warung rakyat serta pemerintah daerah dalam ekosistem program tersebut.
- PDIP melarang kader terlibat dalam program untuk mencegah penyalahgunaan serta munculnya dugaan korupsi yang sedang menjadi sorotan publik.
SuaraJatim.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, partai berlambang banteng itu menilai persoalan utama berada pada metode pelaksanaan yang dinilai terlalu top down dan minim partisipasi masyarakat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan peningkatan gizi masyarakat sejatinya merupakan bagian dari platform perjuangan partainya.
Karena itu, kritik yang disampaikan bukan ditujukan pada substansi program, melainkan pada mekanisme implementasinya.
Baca Juga:Aroma Busuk di Balik Dapur MBG Pamekasan: Tercium Dugaan Skandal Suap
"Ide memberikan makan bergizi kepada rakyat itu baik. Yang sejak awal kami kritik adalah metodologi dan pelaksanaannya yang terlalu top down," ujar Hasto, saat ditemui di sela-sela promosi doktor Ilmu Sosial, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha kecil di sekitar sekolah sebagai bagian dari ekosistem program. Ia mencontohkan model penanganan stunting di Banyuwangi yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam skema tersebut, kata Hasto, Sekretaris Daerah hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab langsung terhadap penanganan kasus stunting sehingga menjadi gerakan gotong royong, bukan sekadar proyek pemerintah.
"Di Banyuwangi ada pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai Sekda hingga kepala dinas, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi. Model seperti itu lebih efektif dibanding pendekatan yang seluruhnya dikendalikan dari atas," katanya.
Hasto juga mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai lebih berorientasi pada proyek ketimbang pemberdayaan ekonomi lokal.
Baca Juga:Didesak Mahasiswa, Dua Universitas di Jember Ogah Tanda Tangan Penolakan SPPG di Kampus
Menurut dia, warung-warung rakyat di sekitar sekolah semestinya dilibatkan agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung masyarakat.
"Program untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasi. Jangan sampai pelaksanaannya berubah menjadi proyek yang mengabaikan partisipasi masyarakat," tegasnya.
Hasto menjelaskan, sikap PDIP berawal dari pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nani Djuhaeni, yang menyebut seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan maupun manajemen Program MBG. Pernyataan itu kemudian menjadi dasar PDIP mengambil langkah internal.
"Karena ada pernyataan bahwa seluruh partai politik terlibat, kami melalui Bidang Kehormatan DPP yang dipimpin Komarudin Watubun langsung mengirim surat kepada seluruh jajaran internal partai agar kader tidak terlibat dalam program tersebut," ujarnya.
Menurut Hasto, langkah tersebut diambil agar program yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
"Jangan sampai program yang memiliki misi baik untuk rakyat disalahgunakan, baik oleh kekuasaan maupun oleh pemburu rente yang mencari keuntungan, sementara rakyat justru menjadi korban," katanya.
