- PDIP mendukung substansi Program Makan Bergizi Gratis namun mengkritik metode pelaksanaannya yang dinilai terlalu terpusat dan minim partisipasi masyarakat.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan warung rakyat serta pemerintah daerah dalam ekosistem program tersebut.
- PDIP melarang kader terlibat dalam program untuk mencegah penyalahgunaan serta munculnya dugaan korupsi yang sedang menjadi sorotan publik.
Hasto menilai berbagai kritik yang sejak awal disampaikan PDIP tidak mendapat respons yang memadai. Kondisi itu, lanjutnya, diperburuk dengan munculnya dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
"Setelah kritik tidak mendapatkan tanggapan, kemudian dari civil society muncul berbagai temuan, termasuk dugaan kasus korupsi pada program yang populis ini. Padahal kita belum berbicara soal manajemen, quality control, maupun tata kelola programnya," ucap Hasto.
Ia kembali menekankan bahwa konsep MBG seharusnya tidak mematikan ekonomi rakyat kecil. Menurutnya, warung-warung di sekitar sekolah harus dilibatkan sebagai penyedia makanan bergizi agar manfaat program dirasakan lebih luas.
"PDIP sudah memiliki banyak model makan bergizi yang berbasis partisipasi masyarakat. Jangan sampai dapur-dapur rakyat di sekitar sekolah justru kehilangan kesempatan karena program dijalankan secara terpusat," tegasnya.
Baca Juga:Aroma Busuk di Balik Dapur MBG Pamekasan: Tercium Dugaan Skandal Suap
Hasto menyebut sejumlah daerah telah menerapkan konsep serupa dengan hasil yang dinilai positif. Di Surabaya, misalnya, model pemberian makanan bergizi pernah dikembangkan pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini.
Sementara di Bantul, kata dia, Idham Samawi menerapkan program pemberian tiga ekor ayam kepada keluarga siswa untuk dikembangbiakkan, sehingga telur yang dihasilkan dapat dikonsumsi anak-anak sekolah sebagai sumber protein.
"Model-model seperti itu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan gizi anak. Jadi bukan sekadar membangun proyek baru yang seluruhnya dikendalikan dari pusat," ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya kader PDIP yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, Hasto memastikan partainya akan memanggil dan meminta klarifikasi apabila menerima laporan dugaan penyimpangan.
"Kalau ada laporan, kami langsung undang untuk klarifikasi. Bentuk sanksinya tentu disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," katanya.
Baca Juga:Didesak Mahasiswa, Dua Universitas di Jember Ogah Tanda Tangan Penolakan SPPG di Kampus
Ia menambahkan, PDIP telah mengirim surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan mengenai berbagai persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan Program MBG. Namun hingga kini surat tersebut belum memperoleh balasan.
"Kami akan menunggu jawaban dari BGN. Kalau belum juga ada respons, kami akan kembali mengirim surat sebagai bentuk tanggung jawab politik kami dalam mengawal program yang menyangkut kepentingan rakyat," ujar Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga mengkritisi wacana pemberian kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola program SPP.
Menurutnya, fungsi utama kampus adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
"Fungsi kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, kebijakan tersebut menurut kami rancu dan tidak tepat sasaran," tandasnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
