SuaraJatim.id - Pemkot Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulan Bencana Daerah (PBD) telah menginvetarisir kerugian yang timbul pasca kerusuhan antar dua kelompok suporter pada Selasa (18/2/20) lalu.
Dari laporan warga, total kerusakan dan penjarahan yang timbul akibat ulah suporter mencapai ratusan juta rupiah.
"Estimasinya kami hitung sekitar Rp 254 juta. Mulai dari lahan sawah ludes, makan enggak dibayar sampai atap bangunan, mobil dan motor rusak," kata Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar, Hakim Sisworo, Kamis (20/2/20).
Dari manifest laporan kerusakan yang dirasakan oleh warga imbas bentrokan antara Bonek dan Aremania diantaranya, lahan sawah milik 25 warga Kelurahan Bendo seluas 6,14 hektare rusak.
Tingkat kerusakan bervariasi mulai rusak sebagian hingga terancam gagal panen dengan total kerugian 51 juta rupiah lebih.
Belasan toko dilaporkan rusak dan dijarah. Toko yang rusak kebanyakan dibagian atap akibat lemparan batu atau benda keras lainnya.
Sedang penjarahan toko terparah ialah kios Ridho Buah milik Rifal Hartanto di Jalan Brantas, Kota Blitar. Kerugian akibat buah yang dijarah mencapai 2,5 juta rupiah.
Ada juga beberapa warung makanan yang tak dibayar oleh oknum suporter. Termasuk belasan bungkus rokok yang diambil tanpa dibayar.
Data kerusakan lain ialah tiga belas sepeda motor dibakar dengan tingkat kerusakan mulai dari sebagian hingga tersisa rangkanya saja.
Baca Juga: Ribuan Suporter Antre Beli Tiket Final Piala Gubernur Jatim
Selain itu ada dua unit mobil rusak meliputi mobil pikap rusak di bagian kaca depan serta mobil Suzuki Vitara dipecahkan kaca belakang. Sebuah laptop di dalamnya pun raib.
Hakim mengimbau warga masyarakat Kota Blitar segera melapor bila merasakan dampak kerusakan maupun menjadi korban penjarahan.
"Nanti kami akan rapatkan untuk kemudian kami laporan kembali bagaimana teknis realisasinya," tutup Hakim.
Informasi di lapangan, kerusuhan dan penjarahan juga terjadi di Kabupaten Blitar. Kerusuhan dengan warga terjadi setelah pertandingan antara Persebaya dengan Arema FC berakhir.
Hanya saja Pemprov tidak memberikan surat maupun pemberitahuan terkait pendataan kepada Pemkab Blitar. Sehingga kerusakan maupun kerugian yang timbul akibat ulah suporter tidak didata.
"Kami petunjuk berupa surat belum menerima dari Gubernur, maka prioritas kami adalah melapor kepada pimpinan (Bupati Blitar). (Soal pendataan kerugian) pasti akan kami data. Namun sampai sekarang belum ada laporan," kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono ketika ditelpon.
Berita Terkait
-
Suporter Rusuh, Laga Final Persebaya Vs Persija di GBT Terancam Batal
-
Buntut Rusuh Suporter di Blitar, Pemprov Jatim Siap Ganti Rugi
-
Bandar Pil Koplo Jadikan Putrinya Pelampiasan Syahwat Selama 3 Tahun
-
Delapan Anak Punk Dihukum Hormat Bendera karena Tak Hafal Pancasila
-
Pemuda Tewas di Sungai, Sempat Kabur dari Rumah Gegara Kaki Diinjak Ibu
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Tangis Pecah di TV! Lisa Mariana Mohon Ampun ke Istri RK: Bu Cinta, Maaf, Lisa Juga Seorang Istri...
Pilihan
-
Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Naturalisasi PSSI Belum Rampung, Miliano Jonathans Dipanggil Timnas Belanda
Terkini
-
Apresiasi pada Paskibraka Nasional, BRI: Dukungan terhadap Dedikasi dan Kedisiplinan
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025