SuaraJatim.id - Desas-desus adanya usulan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditindaklanjuti dengan adanya pemanggilan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
Pemanggilan yang dilakukan Komisi A DPRD Kota Surabaya itu dilakukan untuk mengklarifikasi informasi isu mutasi 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Yang kita ketahui itu untuk kepala daerah diberi batas waktu paling tidak enam bulan sebelum masa berakhir tidak boleh mengajukan mutasi kecuali atas izin kemendagri. Izin Mendagri bisa jadi celah,” kata Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii dilansir dari Beritajatim.com-jaringan Suara.com pada Kamis (19/11/2020).
Imam mengaku khawatir dengan adanya usulan Wali Kota Tri Rismaharini yang memutasi beberapa pejabat ASN jelang masa akhir jabatannya. Lantaran hal itu rawan dijadikan alat politik.
Baca Juga: Musrenbang Pemkot Surabaya Tak Efektif, Mujiaman Janjikan Rp 150 Juta/RT
“Kami tentu saja ingin tahu. Apakah ini benar? Tadi Bu Mia (Kepala BKD) tidak mau menjawab. Mengatakan tidak tahu, tidak betul. Terus yang betul sepeti apa?” tanya dia.
Politikus Partai Nasdem itu pun mengimbau, agar seluruh ASN tetap menjaga netralitas di Pilwali Surabaya. Sebab, dirinya kerap menerima laporan adanya ASN di Pemkot Surabaya yang sudah tidak lagi netral, karena cenderung memihak pasangan calon tertentu.
“Padahal, semua tahu sekarang ini DKRTH itu menurut kami terindikasi kuat melakukan kerja politik. Misalkan pemasangan PJU (Penerangan Jalan Umum) itu selalu dikaitkan dengan pasangan calon nomor satu di mana mau di definitifkan,” tandas mantan wartawan itu.
Dalam hearing tersebut, Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi tidak menjawab seluruh pertanyaan dari Komisi A.
“Saya tidak bisa menjawab sesuatu yg belum pasti disetujui atau tidak. Usulan untuk pelaksanaan pelantikan belum disetujui oleh Mendagri,” jawab Mia.
Baca Juga: Bonek Ancam Pemkot Surabaya: "Pemkot Kasasi, Piala Dunia Silakan Pergi"
Saat ditanya nama-nama pejabat-pejabat ASN dari instansi mana saja yang rencananya akan dimutasi, Mia juga tidak berani membeberkan dengan lugas. Ia lebih sering menjawab tidak mengetahui persoalan tersebut.
Berita Terkait
-
Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
-
Selain Kudu Netral, Kapolda Metro Jaya Larang Anak Buahnya Tidur di Posko Paslon saat Jaga TPS 27 November
-
Pilkada 2024, Apakah Rabu 27 November Wajib Bawa KTP Saat Nyoblos?
-
Profesor Ini Sebut Ada Menteri Tampil di Podcast karena Panik Jagoannya di Pilkada Jakarta Ngedrop, Maruarar Sirait?
-
Polda Metro Jaya Kerahkan 71.399 Personel Amankan 32.570 TPS Pilkada Jakarta, 6 Masuk Kategori Rawan
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
-
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Balikpapan: Bukan Masa yang Tenang
Terkini
-
Posisi Terbaru Persebaya di Klasemen Usai Kalahkan Persija: Kembali Rasakan Puncak
-
Jauh Terpencil, Kampung di Banyuwangi Ini Sempat Bertahun-tahun Kesulitan Listrik
-
Banjir Bandang di Ponorogo: Akses Jalan Putus, Warga Harus Dievakuasi
-
Bawaslu Jatim Minta Hormati Masa Tenang: Jangan Ada Pengumuman Hasil Survei
-
Pesan Penting Said Abdullah untuk Kader PDIP Jatim di Masa Tenang