Konflik Agama, Islamophobia dan Perang Mendorong NU Kaji Lagi Piagam PBB dari Perspektif Fiqih

SuaraJatim.id - Peliknya berbagai persoalan di dunia yang penyelesaiannya cenderung bersifat unilateralisme (sepihak), menjadi salah satu landasan Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Piagam PBB.

Persoalan-persoalan ini misalnya perang di Eropa dan Timur Tengah, konflik antar agama, islamophobia di Eropa, lalu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. NU mencoba mendorong penyelesaian persoalan itu secara damai, doalogis, dan tidak hanya sepihak, melainkan multilateral atau kerjasama berbagai pihak.

Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PBNU Muhammad Najib Azca. Goal dari Muktamar ini, kata dia, bisa menjadi trigger (pemicu) di kancah internasional. Kemudian memanasinya agar menjadi konsen, tidak hanya komunitas Islam global, melainkan komunitas agama-agama lain.

"Konkretnya, NU melihat saat ini banyak konflik, perang, termasuk Islamophobia, lalu pelanggaran HAM terjadi di dunia. Ini kenapa NU mendorong Piagam PBB kembali dimunculkan sebagai solusi masalah-masalah itu," kata Najib kepada suara.com, Minggu (05/02/2023).

"Muktamar ini harapannya menjadi trigger di kancah internasional. Terlebih lagi Piagam PBB ini tidak muncul, tidak berkembang, padahal ini mempunyai konsekuensi yang sangat penting," ujarnya menambahkan.

NU melihat Piagam PBB ini penting. Oleh sebab itu harus dimunculkan lagi agar sikap menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa kembali tumbuh dan dijadikan sebagai dasar hukum perdamaian dunia.

"Kita ingin melihat secara makro, perihal Piagam PBB, dan ini usaha kami membangun implikasi yang sangat signifikan dari upaya kita membangun perdamaian dunia. Teman-teman bisa melihat, kita ini membangun pondasi fikih, terlebih lagi selama ini Islam tak pernah menjadi aktor penting dalam hal itu," terangnya.

Di sini, NU mengajak para tokoh dunia maupun tokoh-tokoh agama di dunia, menengok kembali Piagam PBB yang pada saat ini mulai ditinggalkan.

"Harapannya kita bisa terus berkembang, bagaimana umat Islam sebagai pilar pokok atau pilar utama dan membangun format baru perdamaian dunia. Kenapa piagam PBB, karena piagam tersebut salah satu kekayaan yang amat sangat besar dalam membangun perdamaian ke depan, tetapi selama ini tidak diperbincangkan terutama oleh umat Islam," urai Najib.

Baca Juga: Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Dibuka dengan Pameran Dokumentasi Pergerakan Mbah Wahab

Dalam penjelasan Najib kali ini, bahwa Piagam PBB ini mengakui kemerdekaan sebuah bangsa, dan juga hak asasi manusia. Piagam PBB ini yang mengakui terhadap kemerdekaan, terutama negara hukum dan juga hak asasi manusia.

"Ini sesungguhnya bisa dilihat kembali dan mengkondisikan perdamaian kedepan, jadi untuk membangun perdamaian yang solid kita sudah punya harta yang cukup besar lho, tapi dilupakan," jelasnya.

"Persoalannya begini, yang kita tau ada dua makna, dan makna ini sangat penting untuk umat Islam, khususnya para ulama, karena ini membicarakan konstruksi yang solid dan piagam PBB," imbuhnya.

Menurutnya, pembicaraan ini sangat penting, karena membicarakan multilateralisme membicarakan internasional. Belakangan ini multilateralisme sangat lemah, dalam bahasanya yakni uniteralisme.

"Uniteralisme itu apa, kalau ada problem diselesaikan di sini, tidak secara bersama. Contohnya apa? Iran, Afganistan, Israel dan Palestina, di sini peran PBB tidak jelas. Jadi penyelesaian masalah secara unilateral. Lah ini menjadi hal yang menarik buat PBNU dalam menyelesaikan masalah, pentingnya dunia ini kembali ke dalam konsep bersama. Kita menyelesaikan masalah ini ke PBB," terangnya.

Menurutnya, di tengah seperti inilah, PBNU melakukan hal untuk kembali lagi, sebuah organisasi keagamaan mengajak untuk kembali ke multiteralisme. Piagam PBB ini sebuah kesepakatan luar biasa sekali.