Babak Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya: Sprindik Jilid II Terbit, Aliran Dana ke Dewan Disorot

SuaraJatim.id - Pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di tubuh Perusahaan Daerah Kebun Binatang Surabaya (PD KBS) kian menggelinding liar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru menyusul ditemukannya indikasi penyimpangan anggaran periode 2025–2026.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Korps Adhyaksa siap menjerat aktor-aktor baru di balik skandal taman margasatwa kebanggaan warga Surabaya tersebut.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono, membenarkan bahwa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) tengah mengembangkan perkara ini untuk menyeret pihak lain yang ikut menikmati aliran dana haram.

"Akan ada pengembangan penyidikan untuk penetapan tersangka baru," tegas Adnan saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Meski demikian, Adnan masih mengunci rapat identitas calon tersangka tersebut. "Nanti rincian lengkapnya akan disampaikan resmi dalam konferensi pers," imbuhnya.

Sebelumnya, pada Sprindik jilid pertama yang mengusut rentang tahun 2013 hingga 2024, Kejati telah menetapkan mantan Direktur Utama KBS berinisial CA sebagai tersangka.

Berdasarkan penelusuran dari sumber internal di DPRD Kota Surabaya, Sprindik kedua ini membidik pos pengeluaran anggaran yang dinilai janggal pada tahun buku 2025–2026. Salah satu pos paling mencolok adalah penggelembungan dana pembayaran jasa hukum (lawyer fee).

Sumber tersebut membeberkan, anggaran jasa pengacara yang semula hanya dipatok sekitar Rp100 juta mendadak membengkak tak wajar hingga menyentuh total Rp2,2 miliar.

Baca Juga: Modus Stempel Palsu & Belanja Fiktif: Ketua dan Bendahara KONI Pasuruan Dijebloskan ke Penjara

"Ada pembayaran jasa hukum yang awalnya seratus juta, melonjak drastis menjadi sekitar dua miliar dua ratus juta rupiah lebih," beber narasumber yang enggan diungkap identitasnya itu.

Tak hanya itu, uang miliaran rupiah tersebut disinyalir sempat dirancang untuk memuluskan tindakan melawan hukum, yakni upaya menyuap Aparat Penegak Hukum (APH) guna meredam perkara. Beruntung, niat culas tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak kejaksaan.

Nyanyian sumber internal dewan ini kian panas. Aliran dana dari kas KBS disinyalir turut merembes ke kantong sejumlah oknum anggota DPRD Kota Surabaya.

Beberapa legislator bahkan disebut-sebut telah dipanggil dan diperiksa secara maraton oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim.

Buntut pemeriksaan itu, terjadi kepanikan terselubung. Sebuah pertemuan internal yang melibatkan para anggota dewan dan jajaran direksi KBS kabarnya sempat digelar untuk membahas skenario penyelamatan.

Opsi yang mencuat adalah mendesak agar uang yang telah telanjur diterima segera dikembalikan ke kas direksi sebelum aparat penegak hukum melakukan penyitaan paksa.