SuaraJatim.id - Upaya pemakzulan Bupati Jember Faida ternyata menggelinding sampai ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Terbaru, MA sudah mulai memeriksa hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD Jember itu untuk memakzulkan bupati.
Kasus pemakzulan bupati yang dilakukan DPRD Jember ini tercatat dengan nomor registrasi 2 P/KHS/2020. Dikutip dari laman Mahkamah Agung di Jakarta, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung pada 16 November 2020.
Perkara ini diperiksa oleh Hakim Agung Supandi, Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi. Dikutip dari Antara, Mahkamah Agung memiliki waktu selama 30 hari untuk menguji apakah pemberhentian bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.
Untuk itu, DPRD Jember menyertakan 33 alat bukti yang dinilai kuat untuk memakzulkan bupati yang akan berkompetisi lagi dalam Pilkada Serentak 2020 itu.
Baca Juga:Inspektorat Jatim Tepis Tuduhan Pemecatan Bupati Faida Terkait Pilkada
Ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya pemberhentian kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.
Sementara Bupati Jember Faida dinilai telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta melanggar sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan sehingga tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat untuk mengusulkan pemberhentian.
Sebelumnya, Bupati Jember Faida mengaku siap mengikuti mekanisme dan prosedur terkait dengan proses pemakzulan dirinya yang akan diproses dewan ke Mahkamah Agung.
Ia menilai pemakzulan yang terjadi di Jember dapat menjadi pendidikan politik dan tata negara yang baik untuk masyarakat, serta edukasi yang baik bagi pemerintahan.
Baca Juga:'Dosa-Dosa' Bupati Jember Faida Berujung Rekomendasi Pemecatan Dirinya
