Kendati demikian, Hendro mengakui masih ada kendala dalam kerja sama antara APIP dan APH di Jawa Timur. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di APIP.
"Kekurangan SDM di APIP membuat penanganan kasus menjadi lebih kompleks," ujarnya.
Terbatasnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala. Fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat proses pemeriksaan dan analisis data.
"Selain itu, pergantian personel di APH juga memerlukan waktu untuk membangun kembali koordinasi yang efektif." jelasnya.
Baca Juga:Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Situbondo, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti
Meski demikian, Hendro menegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Jawa Timur, APIH dan APH berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi. Meskipun telah banyak capaian yang diraih, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi bersama.
Hendro menekankan pentingnya semangat kekeluargaan dalam mencari solusi atas kendala yang ada.
"Dengan bekerja sama, kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, perbedaan persepsi, dan masalah data yang sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi," ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat (dumas).
Baca Juga:KPK Geledah Ruang Biro Kesra Setdaprov Jatim, Ini yang Diambil
