Gubernur Khofifah Luncurkan Bantuan Pendidikan Prasejahtera untuk Kurangi Angka Putus Sekolah

Program bantuan pendidikan Jatim 2025 menyasar 48.077 siswa desil rendah dengan dukungan sinergi pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Fabiola Febrinastri
Kamis, 11 Desember 2025 | 16:18 WIB
Gubernur Khofifah Luncurkan Bantuan Pendidikan Prasejahtera untuk Kurangi Angka Putus Sekolah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025. (Dok: Pemprov Jatim)

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 jenjang SMA/SMK/SLB di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Rabu (10/12) malam.

Turut mendampingi peluncuran yaitu Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah, Kepala Disdik Provinsi Jatim Aries Agung Paewai dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menekankan bahwa bantuan biaya pendidikan bukan hanya soal transfer dana, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Jawa Timur. Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, mencegah pernikahan usia anak, serta memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil.

"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya.

Baca Juga:Pasar Murah ke-286 di Sawotratap, Gubernur Khofifah: Stabilkan Harga Jelang Nataru

Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada para orang tua agar terus mendampingi dan memotivasi putra-putrinya. Sementara kepada siswa penerima bantuan, ia berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menata masa depan.

"Para orang tua dorong semangat putra putrinya supaya mereka membangun cita-cita untuk terus sekolah, kuliah dan sukses barokah dan mulia," pesan Khofifah.

Khofifah berharap program ini benar-benar meringankan beban keluarga prasejahtera hususnya di desil 1 dan 2 sehingga anak-anak dapat fokus belajar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan membutuhkan sinergi seluruh pihak, sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.

"Saya mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, sehingga program ini dapat berjalan tepat sasaran, transparan dan akuntabel," ajaknya.  

Lebih lanjut, peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama program pembangunan di Jawa Timur. Sebab, peningkatan kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca Juga:Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Pembina Produktivitas dan Terbaik dari Menteri Ketenagakerjaan

Khofifah menyebut IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 kategori tinggi. Meningkat 0,78 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,35 atau tumbuh 1,04%. Capaian ini menempatkan IPM Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Timur mencapai 13,44 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 8,39 tahun pada tahun 2025.

"Capaian ini hasil kerja keras bersama. Namun, untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah mengapresiasi komitmen dan keseriusan provinsi Jatim terhadap dunia pendidikan dengan memastikan anak usia sekolah berada di dalam sekolah melalui program bantuan biaya pendidikan.

"Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta pendidikan agar bisa terus belajar," ungkapnya.

Menurut Paudah, pemenuhan kebutuhan pendidikan di Jatim sangat baik sehingga tidak ada lagi orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Keberhasilan tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki aksi agar anak tetap berada di satuan pendidikan.

"Jatim satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah. Apresiasi terhadap komitmen tinggi dari Provinsi Jatim khususnya dinas pendidikan dan ekosistem pendidikan lainnya sehingga pendidikan hak dasar seluruh warga bisa dilaksanakan di Jatim," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak