- Wali Kota Probolinggo mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan listrik setiap Selasa dan Kamis mulai 26 Maret 2026.
- Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi potensi kelangkaan BBM akibat gangguan geopolitik di Timur Tengah melalui efisiensi energi nasional.
- Pemkot Probolinggo menyediakan fasilitas bus jemputan bagi ASN serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi panic buying BBM.
SuaraJatim.id - Gejolak geopolitik di Timur Tengah mungkin terasa jauh di seberang samudra. Namun, bagi Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dentuman konflik di sana bisa berujung pada kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU lokal.
Bergerak cepat, sang Wali Kota kini meluncurkan gerakan "Gowes Darurat" untuk menyelamatkan stok energi nasional.
Mulai akhir Maret ini, suasana di kantor-kantor pemerintahan Kota Probolinggo dipastikan akan berubah.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/189/425.001/2026, Wali Kota Aminuddin menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meninggalkan kendaraan bermotor konvensional mereka setiap hari Selasa dan Kamis.
Pilihannya hanya dua yakni menggunakan sepeda angin (gowes) atau beralih ke kendaraan listrik.
Baca Juga:Viral Guru Ngaji Banting Murid di Probolinggo, Buntut Mobil Tergores Sepeda
“Kami mulai melakukan pembiasaan dari sekarang. Semangat efisiensi BBM ini harus berjalan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan akibat rantai pasok minyak dunia yang terganggu,” tegas Aminuddin, Senin (16/03).
Kebijakan ini bukan sekadar imbauan di atas kertas. Menyadari tidak semua pegawai memiliki sepeda atau motor listrik, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan solusi jemputan.
Fasilitas armada bus Elf milik Pemkot siap dikerahkan. Uniknya, ASN cukup menghubungi layanan call center 112 untuk mengatur jadwal jemputan.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Aminuddin mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terjebak dalam aksi panic buying. Ia menegaskan bahwa musuh terbesar saat ini adalah kepanikan yang justru bisa memicu kelangkaan semu di pasar.
"Masyarakat diimbau membeli BBM sewajarnya. Hindari perjalanan yang tidak mendesak, dan pastikan kendaraan terawat agar konsumsi bahan bakar lebih efisien," tambahnya.
Baca Juga:Libur Lebaran 2026, Kunjungan Wisata Bromo Tak Melonjak Drastis
Instruksi yang akan resmi berlaku mulai 26 Maret 2026 ini mendapat dukungan penuh dari jajaran di bawahnya. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo, M. Abas, menilai gerakan ini memiliki nilai ganda.
"Bersepeda ke kantor itu tidak hanya menyehatkan jantung, tapi juga upaya nyata kita menjaga bumi. Ini adalah gaya hidup sehat sekaligus efisien yang harus dicontoh masyarakat luas," kata Abas dengan optimis.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatan "Bike to Work" ini kepada Sekretaris Daerah setiap awal bulan. (ANTARA)
