- Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim) mendatangi Kantor DPRD Kota Surabaya menyampaikan protes mengenai air PDAM yang keruh
- Mereka juga menyoroti kawasan perumahan yang disebut menggunakan pengelolaan air swasta.
- PDAM meminta seluruh pihak melihat persoalan secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh layanan air di Surabaya bermasalah.
SuaraJatim.id - Persoalan air bersih di Kota Surabaya kembali memanas. Setelah warga di sejumlah wilayah mengeluhkan air keran yang keruh hingga berbusa, puluhan massa dari Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim) mendatangi Kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (8/9/2026).
Massa datang membawa poster dan pengeras suara. Mereka juga sempat menyemprotkan air ke halaman Gedung DPRD Kota Surabaya dan menuntut DPRD Kota Surabaya tidak sekadar menerima keluhan masyarakat, tetapi turun tangan meminta penjelasan menyeluruh dari Perumda Air Minum Surya Sembada atau PDAM Surabaya.
Aksi tersebut menyoroti sedikitnya empat persoalan yakni kualitas air yang dikeluhkan warga, distribusi air yang disebut belum optimal di sejumlah kawasan, keberadaan pengelolaan air swasta di sejumlah perumahan, serta transparansi retribusi yang tercantum dalam tagihan pelanggan.
Koordinator Lapangan Gempar Jatim, Adipati Edi, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Blitar Pimpin Demo ke Balai Kota: Buntut Dana KONI Mampet
"Kami meminta DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya menyikapi persoalan ini. Setelah ini kami juga akan mendatangi PDAM," kata Adipati.
Menurut dia, salah satu persoalan yang harus segera dibuka adalah masih adanya sejumlah kawasan perumahan yang disebut menggunakan pengelolaan air swasta.
Ia menyebut kawasan Pakuwon City, Royal Residence, dan Ciputra sebagai contoh. Gempar Jatim mendesak pemerintah memastikan status, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaan air di kawasan-kawasan tersebut.
"Harus jelas siapa yang mengelola, dasar izinnya apa, dan bagaimana pengawasannya. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat," ujarnya.
Selain persoalan pengelolaan air, Gempar Jatim menyoroti distribusi air yang dinilai belum merata. Kawasan Keputih dan Tambak Wedi disebut sebagai wilayah yang mengalami tekanan air rendah pada jam-jam tertentu.
Baca Juga:Air PDAM Surabaya Keruh dan Berbusa, Warga Panik: Anak-anak Dilarang Pakai Air Keran
Adipati mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari jika pasokan air tidak lancar.
"Bagaimana masyarakat melangsungkan kehidupan tanpa air? Untuk bersuci, memasak, dan kebutuhan sehari-hari saja membutuhkan air," katanya.
Namun, tuntutan paling keras diarahkan pada kualitas air. Gempar Jatim meminta PDAM menjelaskan keluhan warga mengenai air yang berbau, keruh, hingga berbusa.
Mereka juga mendesak dilakukan pemeriksaan kualitas air secara terbuka untuk memastikan apakah air yang sampai ke pelanggan benar-benar aman digunakan.
"Kalau tidak beracun, bagaimana? Kalau beracun? PDAM harus bertanggung jawab. Tidak cukup hanya meminta maaf," tegas Adipati.
Persoalan lain yang ikut dibawa dalam aksi adalah transparansi retribusi yang tercantum dalam tagihan pelanggan PDAM.
